Isu PPPK Paruh Waktu Gorontalo Utara kembali mencuat setelah 750 tenaga honorer TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk diangkat. Kabar ini memantik perhatian DPRD, pemerintah daerah, hingga BKN. Bagaimana duduk perkaranya dan apa langkah konkret yang bisa diambil?
Data Terbaru: Lulus tapi Tertahan Penetapan
Berdasarkan pemaparan BKN Regional XI Manado kepada perwakilan DPRD dan pemda, total terdapat 1.112 tenaga honorer tercatat pada basis data (kategori R3, R3 tampungan, dan R4). Seluruhnya dinyatakan lulus sebagai PPPK Paruh Waktu.
Namun, penetapan status masih tertunda karena menunggu usulan pemetaan penempatan dari BKPP Gorontalo Utara.
Angka Kunci
- 1.112 nama honorer terdaftar dan lulus PPPK paruh waktu
- 362 orang sudah diusulkan ke BKN
- 750 orang TMS karena belum ada pemetaan penempatan dari dinas terkait
Sikap DPRD: Dorong Aksi, Bukan Sekadar Surat
Anggota DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yasub Husain, menegaskan DPRD bersama pemda telah berkonsultasi langsung ke BKN Regional XI Manado. BKN menyampaikan, untuk menuntaskan PPPK Paruh Waktu Gorontalo Utara, perjuangan jangan berhenti di level regional.
Langkah konkret perlu diteruskan ke Kemenpan RB, bukan hanya mengirim surat yang berisiko tak berbalas.
Batas Waktu Sudah Berlalu
BKN tidak dapat membuka kembali sistem pengusulan karena batas waktu pengajuan berakhir 30 September 2025. Kondisi ini membuat banyak honorer yang sebenarnya lulus PPPK paruh waktu, terganjal pada tahap penetapan.
Rekomendasi Langkah Strategis
Untuk menyelamatkan peluang PPPK Paruh Waktu Gorontalo Utara, pemerintah daerah disarankan untuk:
- Finalisasi cepat pemetaan penempatan untuk sisa 750 honorer TMS.
- Audiensi langsung ke Kemenpan RB dengan membawa data lengkap: 1.112 lulus, 362 diusulkan, 750 TMS.
- Kolaborasi lintas OPD (BKPP, inspektorat, dinas teknis) agar berkas valid dan sinkron.
- Siapkan opsi regulatif/administratif (mis. usulan penjadwalan ulang teknis) sesuai arahan pusat.
- Komunikasi publik transparan agar honorer mengetahui tahapan dan tenggat.
Harapan Ke Depan
Dengan hadirnya Sekda dan pimpinan OPD dalam pertemuan dengan BKN, PPPK Paruh Waktu Gorontalo Utara diharapkan segera mendapat solusi terukur. Fokusnya jelas: memperjuangkan 750 tenaga honorer TMS agar tetap memiliki kesempatan menjadi bagian dari skema paruh waktu sesuai regulasi.
- PPPK Paruh Waktu 2025: Mekanisme Upah, Sumber Dana, dan Tantangan Pengangkatan Terbaru
- PPPK Paruh Waktu Boltara 2024: Alokasi 36 Formasi & Panduan Unggah Dokumen
- Trisno Mais Kritik Keras KPU Boltim, Minta Faktualkan Data Pemilih yang Dinyatakan TMS