Senin, 8 September 2025, halaman kantor DPRD Bolaang Mongondow Utara memanas. Aksi unjuk rasa DPRD Boltara yang digelar Aliansi Barisan Aksi Kerakyatan (BAKAR) menghadirkan simbol keranda, sebuah penegasan protes keras terhadap kinerja wakil rakyat. Di tengah pengawalan ketat aparat, demonstrasi berlangsung kondusif meski tensi sempat naik saat simbol diserahkan ke pimpinan dewan. Dengan sorotan publik yang tinggi, Aksi unjuk rasa DPRD Boltara menjadi pengingat bahwa suara warga perlu ditangani cepat dan jelas.
Aliansi BAKAR datang dengan satu pesan: wakil rakyat harus kembali berpihak pada warga. Keranda yang dibalut kain putih itu diusung ke depan gedung dewan, lalu diserahkan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD yang menemui massa. Bagi peserta, simbol tersebut menggambarkan “matinya” keberpihakan terhadap aspirasi publik.
Kronologi Singkat di Lapangan
- Massa berkumpul di depan kantor DPRD Boltara sejak pagi.
- Orator menyuarakan kekecewaan atas respons wakil rakyat terhadap isu-isu yang dirasakan warga.
- Simbol keranda diserahkan kepada pimpinan dewan sebagai pesan protes.
- Aksi dikawal ketat aparat; situasi tetap terkendali meski sempat memanas sejenak.
Tuntutan & Pesan Utama
Para demonstran menegaskan agar:
- Aspirasi warga didengar dan ditindaklanjuti secara jelas.
- Keputusan politik berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar seremonial.
- Mekanisme pengawasan dan transparansi dewan ditingkatkan agar akuntabel.
Salah satu orator menilai nurani wakil rakyat perlu “dibangunkan” agar kembali memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Respons DPRD: Komitmen Menindaklanjuti
Pimpinan DPRD menyatakan siap menampung dan menindaklanjuti tuntutan Aliansi BAKAR. Mereka menegaskan komitmen memperjuangkan aspirasi sesuai kewenangan legislatif, termasuk membahasnya pada agenda resmi dewan dan memantau tindak lanjut lintas komisi.
Keamanan & Kondusivitas
Aksi mendapat pengawalan aparat kepolisian untuk memastikan ketertiban. Meski ada momen tegang saat penyerahan keranda, keseluruhan kegiatan berjalan terkendali dan kondusif hingga bubar.
Aksi ini menegaskan bahwa kanal demokrasi di daerah tetap hidup. Dengan komitmen dewan untuk menindaklanjuti tuntutan, publik menanti langkah nyata, mulai dari forum dengar pendapat, transparansi proses, hingga keputusan yang benar-benar berpihak pada rakyat.