Waktu.news | Penyaluran logistik Pemilu 2024 menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Dalam distribusi logistik Pemilu 2024, Bawaslu Boltim memastikan sejumlah unsur mulai dari tahapan persiapan, pengorganisasian, pengiriman sampai dengan pengembalian, akan diawasi secara maksimal.
Ketua Devisi Pananganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Boltim, Harmoko Mando, mengatakan, tahapan logistik Pemilu 2024 menjadi konsentrasi divisinya.
“Terlebih lagi, Bawaslu sendiri terbagi konsentrasi dalam pengawasan tahapan kampanye. Masalah ini, dikuatirkan meningkatkan kerawanan saat distribusi logistik di lapangan,” kata Harmoko kepada wartawan usai rapat penanganan pelanggaran logistik, Rabu (20/12/2023), di Hotel Sutan Raja
Harmoko juga mengingatkan para Panwascam harus lebih pro aktif dalam mengawasi tahapan tersebut.
“Agar kesiapan pemilu akuntabel dan profesional, Panwas juga harus memahami alur pengawasan, pencegahan hingga penanganan pelanggaran selama tahapan logistik Pemilu 2024,” terangnya.
Terlebih, menurut Harmoko, tugas dan wewenang pengawasan logistik pemilu tidak lepas dari amanah yang tertungan dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu maupun Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainya dalam Pemilihan Umum.
“Bawaslu Boltim juga sudah menyiapkan langkah antisipasi, diantaranya tim fasilitasi yang tugasnya akan bergilir mengawasi tahapan logistik berlangsung,” ucapnya.
Sejauh ini, kata Harmoko, pihaknya juga sudah mengidentifikasi berbagai kekhuatiran saat pendistribusian logistik berjalan.
“Tantangan seperti kondisi cuaca dan iklim serta bencana alam, kondisi geografis jarak dan lokasi, tertukarnya surat suara dengan dapil lain. Kurangnya keamanan dalam pendistribusian dan penyimpanan logistik.
Ia juga meminta jajaran ad hoc Bawaslu Boltim agar berkoordinasi dengan struktural KPU, guna mengantisipasi kerawanan selama tahapan distribusi logistik berlangsung.
“Koordinasi dengan penyelenggara pemilu juga intens dilakukan secara berjenjang, supata potensi kerawanan secara dini dapat diantisipasi,” pintanya.
Selanjut, kata dia, Bawaslu Boltim juga nantinya melibatkan unsur TNI-Polri, masyarakat hingga jurnalis dalam mengawasi dugaan pelanggaran yang berpotensi mengganggu tahapan penyaluran logistik di lapangan.
“Selain itu, aparat TNI-Polri akan ikut andil selama tahapan ini berjalan. Kami harap juga, masyarakat serta jurnalis untuk aktif mengawasi penyaluran distribusi logistik Pemilu 2024,” tandasnya. (aah)