Waktu.news, Boroko | Perjalan dinas memang sudah menjadi tradisi dan bahkan sering dijadikan “kedok” untuk kunjungan kerja (kunker). Tak ayal jika sering mendapat sorotan, apalagi dengan jumlah yang terbilang fantastis besar.
Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sering membeberkan ihwal belanja daerah yang kerap tidak fokus dan efisien dan soal daerah yang suka menghambur-hamburkan uang dengan menggelar banyak kegiatan.
Anggota DPRD Bolmut terlihat sering melakukan kunjungan kerja (kunker) dan studi banding ke berbagai pelosok daerah. Kunker ini disinyalir tidak sebanding dengan hasil kinerja berupa peraturan daerah (Perda) atau perda inisiatif DPRD yang dihasilkan setiap tahun.
“Masyarakat bahkan tidak punya informasi tentang capaian mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat,” kalau ada sudah banyak terpampang di laman JDIH bolmut dan bahkan laman DPRD Bolmut saja sebagai informasi tidak ada,” keluh Bobi Masuara Ketika Dimintai Tanggapannya melalui via seluler.
Kalau kunker misalnya ke luar daerah atau makassar terkait wisata kuliner dimasa pandemi saat ini, kurang efektif. Banyak dan bahkan sudah bertebaran Wisata Kuliner di Makassar Paling Recommended, seperti Coto makassar, Sop Konro dan lain sebagainya. atau kunker tentang pengelolaan pelabuhan barang dan penumpang, pelabuhan tuntung sampai sekarang juga gitu-gitu aja, ada pelabuhan labuang uki dari dulu hingga sekarang tetap eksis,” jelasnya.
Jadi, anggaran kunker tersebut akan lebih bermanfaat untuk menambah beasiswa misalnya, karena beberapa tahun ini dalam APBD itu kurang pro rakyat, atau program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya,” cetus aktivis muda ini.
Bobi pun meyakini bahwa agenda kunker ke luar daerah tersebut, tidak memiliki urgensi terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.
Bobi berharap, Bupati Depri Pontoh dan Wakil Bupati Amin Lasena meninjau kembali Perbub Tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah terbit sebelumnya dan akan datang. Dia menganggap, kunker atau studi banding dengan nominal yang besar terkesan menghamburkan uang daerah.
Kalau untuk Bimtek, Kenapa tidak gunakan media dalam jaringan (Daring) dalam pelaksanaan bimbingan teknis,” sarannya.
Bobi juga mendorong TIM Apip Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terkait penggunaan dana kunker dan studi banding sekretariat dan DPRD Bolmut. Dia menilai, uang rakyat sebesar miliaran rupiah berpotensi disalahgunakan.
“Masyarakat harus melihat dan merasakan apa output (hasil) dan outcome (dampak) yang dihasilkan. Harusnya ada prestasi atau terobosan baru yang dilakukan DPRD Bolmut untuk kemajuan daerah, bukan malah mementingkan jalan-jalan.
Kunker juga kalau tidak melibatkan OPD terkait sama saja semau gue, “‘tidak mungkin Ruud Gullit bisa menciptakan gol tanpa ada sundulan dari Marco van Basten dan temang-temannya, “satire bobi.
Sementara itu Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Andiling Alamri mengatakan, bahwa persoalan Bimtek diluar daerah ini, bukan cuman sekedar berbicara tentang aturan zonasi Covid-19. Namun lebih kepada kesan moril, dimana anggota DPRD Bolmut yang telah diberi amanat oleh rakyat. mereka tidak memiliki sensitifitas terhadap perasaan masyarakat yang tengah kesusahan untuk membangun kembali kehidupan mereka pasca covid. Lebih-lebih perjalanan itu dilakukan secara berjamaah.
“Jika kita relevansikan dengan era saat ini, memanfaatkan teknologi saat ini. Hanya sekedar ingin mengetahui hal-hal yang bersifat administratif, seperti keingintahuan cara mengelola aset pemerintah saja harus berkunjung langsung ke luar daerah dengan menggunakan anggaran daerah yang cukup besar. Bagi saya sangat tidak masuk akal, selain memang “ingin plesiran” gratis, tuturnya.
Sementara itu Sekertaris Dewan Musliman Datukramat ketika dikonfirmasi mengatakan, Rakornas Akasi ke jakarta. Sebaiknya ke Waket II Supaya jelas outputnya karena saya tidak ikut.
Ditempat berbeda, Ketua Komisi III Sartono Dotinggulo melalui via Whatsapp menuturkan, pihaknya melakukan kunker ke kota makassar dalam rangka studi komparasi tentang pengelolaan pelabuhan barang dan penumpang dimasa pandemi covid 19 di KUPP (Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar) dan studi komparasi pengelolaan wisata kuliner di Dinas pariwisata kota makasar selama empat hari (10-14 maret 2022)
Diketahui, perjalan dinas DPRD Bolmut tahun 2021 di masa pandemi covid-19 kurang lebih Rp. 9 Miliar Rupiah, Tahun 2022 Sebelum Perubahan Kurang lebih Rp.7 Miliar Rupiah. Akankah melebihi tahun dimasa pandemi atau berkurang, kita tunggu saja Buku APBD 2022 di tutup. (rhp)