Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menegaskan komitmen memperkuat penguatan tata kelola PAD Boltara. Langkah ini ditempuh dengan membenahi sistem pendataan, regulasi, serta kelembagaan agar potensi ekonomi daerah tergarap maksimal.
Pemerintah daerah menempatkan pembenahan keuangan sebagai prioritas utama. Evaluasi internal terus dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pendapatan berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Transparansi serta akuntabilitas menjadi fondasi dalam menata sistem fiskal daerah agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Pemkab, kata Nul Hakim Tahir, terus menata struktur fiskal dan basis data Pendapatan Asli Daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan setiap potensi ekonomi lokal dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan.
GenHijrah 2.0 Jadi Motor Validasi Data Pajak
Saat ini Pemkab menjalankan program GenHijrah 2.0 Boltara atau Gerakan Benahi Data Pajak Daerah. Program ini fokus pada pemutakhiran dan validasi basis data pajak agar lebih akurat dan adil.
Hakim menjelaskan, langkah tersebut membantu pemerintah memetakan objek pajak sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan data yang valid, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Sistem pengelolaan terus kami perkuat dari sisi regulasi hingga teknis. Tujuannya agar pemanfaatan potensi daerah berlangsung berkelanjutan dan akuntabel,” tegasnya.
Pengelolaan PAD Butuh Proses dan Kepatuhan Aturan
Menurut Hakim, optimalisasi PAD Bolmong Utara tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah memerlukan perencanaan matang, pemetaan menyeluruh, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Pemkab meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan memperbaiki sistem pendukung keuangan. Reformasi internal dipacu agar pelayanan pendapatan lebih profesional dan transparan.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Hakim menekankan peningkatan PAD tidak hanya tugas pemerintah. DPRD, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pengelolaan potensi ekonomi harus berjalan optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan dan iklim usaha yang sehat,” ujarnya.
Pemkab berharap langkah pembenahan ini memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan data pajak yang tertib dan sistem yang solid, manfaat ekonomi diyakini akan kembali kepada masyarakat Boltara.
- Kebijakan Baru Pajak Air Tanah: Pemkab Bolmut Dorong Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan
- Sosialisasi Pajak & Retribusi Daerah: Langkah Tegas Pemkab Minsel di Tahun 2025
- Capaian PAD di Boltim Masih Rendah, Ini Penyebabnya