Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Jacob Hendrik Pattipeilohy, menilai pembangunan daerah akan lebih kuat jika dimulai dari tata kelola pemerintahan desa yang bersih.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan perdana Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulut bersama DPC ABPEDNAS Boltim dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Boltim, yang dirangkaikan dengan penanaman pohon di halaman Kantor Bupati Boltim, Rabu (6/5/2026) sore.
Jacob mengaku baru pertama kali datang ke Bolaang Mongondow Timur. Meski hanya singkat, kunjungan itu meninggalkan kesan tersendiri baginya karena melihat potensi daerah yang dinilai besar untuk berkembang.
“Kesannya sangat berkesan. Saya pertama kali datang ke sini. Ya daerah ini kan potensinya luar biasa ya, karena itu kita merasa memang secara moril kita harus dukung Pak Bupati, Pak Ketua dan semua jajaran forkopimda di sini untuk bisa mendorong bagaimana proses pengembangan pembangunan ini bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Menurut Jacob, arah pembangunan di daerah harus sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk konsep Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menilai penguatan itu tidak bisa hanya dibicarakan di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena desa menjadi titik awal pembangunan.
“Kan ada prioritas-prioritas dari pemerintah, dari konsep asta cita presiden, ini kita amankan. Amankan dari mana? Amankan dari desa,” ujarnya.
Jacob juga mengingatkan agar pemerintah desa dan BPD tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, pembangunan desa akan sulit bergerak baik jika Sangadi dan BPD tidak saling menopang.
“Oleh karena itulah kita pingin kemitraan-kemitraaan ini, BPD dengan Sangadi-nya bersinergi, kita dengan ABPEDNAS-nya berkolaborasi. Kemudian semuanya itu, ya, kita ingin supaya daerah ini sebagai daerah berkembang itu benar-benar juga bisa ditangani dengan baik,” kata Jacob.
Jacob berharap tata kelola pemerintahan desa di Boltim tetap terjaga dan bersih. Sebab, menurutnya, kekuatan pembangunan daerah sangat ditentukan dari kondisi desa itu sendiri.
“Ya saya bilang tadi, kalau saya pribadi sebagai Kajati, saya pingin mulai dari desa itu dia bersih. Kalau desa-nya bersih, semuanya pasti kuat, apalagi di sini potensinya luar biasa,” ucap Jacob.
Selain menyinggung pembangunan desa, Jacob juga sempat membahas persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang kini menjadi perhatian bersama antara Kejati Sulut dan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Ia mengatakan persoalan itu sebelumnya sudah dibicarakan bersama Bupati dan Wakil Bupati Boltim saat bertemu di ruang kerjanya.
“Sebelum ini saya sudah pernah bicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil, Pak Argo di ruangan saya, untuk bagaimana masalah WPR-WPR itu, iya kan, karena itu atensi kita. Dan WPR gak ada yang di tengah kota pak, ada di desa pak. Pak Ketua bilang cocok itu, ya, gitu kira-kira,” tandas Jacob. (aah)
- Jaksa Agung Tetapkan Jacob Hendrik Pattipeilohy sebagai Kajati Sulut, Gantikan Andi Muhammad Taufik
- Dua Anggota DPRD Boltim Blak-blakan Soal Usulan 93 Titik WPR, Medy Ungkap Hal Ini, Reevy Sebut Bisa Saja Tidak Disetujui Semua
- Heboh! Polisi Gerebek Sabung Ayam di Boltim Saat Idul Fitri, Kapolres AKBP Golfried Hasiholan Ucap Minal Aidin Wal Faizin