Tutuyan, WAKTU.news – Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Dechrim Ginoga, membantah dugaan pungutan liar dan jual beli ijazah kesetaraan paket C dan B di Satuan Pendidikan Non Formal yang dipimpinnya.
Pasalnya, apa yang telah terlanjur beredar ditengah-tengah masyarakat sebagaimana diberitakan sebelumnya, menurut Dechrim, belum mendapat penjelasan darinya selaku pimpinan SKB Boltim.
Sejak ia dipercaya sebagai pimpinan di lembaga pendidikan non-formal tersebut, Dechrim mengaku tidak pernah memerintahkan Pungli dan sejenisnya, apalagi hingga menyuruh melakukan praktik jual beli ijazah.
“Untuk masalah Pungli, saya tidak pernah menegaskan didalam rapat ataupun dimana-mana, manarik Pungli dari siswa dan siswi perserta kesetaraan,” kata Dechrim Ginoga.
Kepada waktu.news, Dechrim, menjelaskan. Mengenai besaran kesepakatan pengumpulan sejumlah 250 ribu rupiah pada saat pelaksanaan ujian kesetaraan pada April tahun 2021, tidaklah demikian adanya.
Dana yang terkumpul pada saat itu, merupakan inisiatif sebagian dari peserta ujian dan hanya sebesar 10 ribu rupiah per orang. Itu pun, digunakan untuk pemberisihan halaman dan penambahan kursi saat ujian akan dilangsungkan, bukan kepentingan nilai kelulusan.
Berita Terkait: Diduga Oknun Guru di Boltim Minta Uang Pelicin Rp 1,5 Juta Ke Siswa Yang Ingin Peroleh Ijazah
“Nah, sebatas itu di SKB yang saya tahu,” jelas Dechrim di ruang kerjanya, Senin (15/11/2021) siang tadi.
Ia juga menerangkan, keberadaan ijazah paket C setara SMA dan B setara SMP sampai dengan saat ini, masih berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boltim.
Lagi pula lanjut, Dechrim, sebagian besar peserta kesetaraan yang telah mengikuti ujian pada april itu, merupakan peserta terdaftar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Peserta terdaftar melalui Bidang PNFI. Pada saat itu saya menentang, karena tidak terdaftar di sini, tapi dituntuk teknis pelaksanaan di SKB,” terangnya.
Berita Lainnya: LAKI Boltim: Usut Tuntas Dugaan Pungli dan Jual Beli Ijazah di SKB
Seperti diketahui, dari enam ratusan peserta ujian tahun 2021, hanya ada sekitar 300 peserta yang telah mengikuti ujian program kesetaraan. (aah)