Kerja Sama Pemkab Bolmong dan Kejari Kotamobagu resmi diteguhkan melalui penandatanganan MoU pada Senin, 29 September 2025, di Rumah Jabatan Bupati. Langkah ini menegaskan komitmen tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah punya landasan hukum yang kuat.
Latar Belakang MoU
Dalam acara yang dihadiri Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekda Abdullah Mokoginta, para asisten, serta pimpinan OPD, Bupati Yusra Alhabsyi menandatangani dokumen bersama Kepala Kejari Kotamobagu, Saptono SH. Kerja Sama Pemkab Bolmong dan Kejari Kotamobagu diposisikan sebagai strategi menghadapi tantangan hukum perdata serta tata usaha negara (TUN), agar keputusan pemerintah daerah tetap tegas dan tepat sasaran.
Ruang Lingkup Kolaborasi
MoU ini menata peran dan dukungan kejaksaan pada ranah perdata dan TUN, meliputi:
- Pendampingan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
- Pertimbangan hukum untuk memperkuat validitas administratif.
- Tindakan hukum lain yang diperlukan, termasuk mitigasi sengketa.
Dengan skema ini, tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel didorong sejak hulu-mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan.
Manfaat Nyata bagi Daerah
- Kepastian hukum untuk program strategis agar tidak tersandung persoalan di kemudian hari.
- Pencegahan kerugian daerah, baik pada aset maupun keputusan administratif.
- Sinergi kelembagaan yang mempercepat layanan publik dan menumbuhkan kepercayaan warga.
Bupati Yusra menekankan, pendampingan membuat jajaran lebih percaya diri bekerja untuk rakyat. Sejalan dengan itu, Kejari memastikan hadir bukan hanya saat masalah muncul, tetapi juga di awal proses, sehingga kebijakan daerah tetap on track.
Mengapa Penting Sekarang?
Perubahan regulasi dan dinamika pembangunan menuntut pemerintah daerah bergerak cepat tanpa mengabaikan rambu hukum. Kerja Sama Pemkab Bolmong dan Kejari Kotamobagu menjadi tameng sekaligus kompas, mencegah sengketa, menjaga aset, dan mengamankan keputusan publik.
Dengan kolaborasi ini, Pemkab Bolmong dapat fokus menjalankan program prioritas tanpa keraguan legal. Masyarakat mendapatkan jaminan bahwa setiap kebijakan telah melewati uji kelayakan hukum yang memadai, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan kejaksaan inilah yang akan memperkuat fondasi layanan publik di Bolaang Mongondow.
- Selamat, Bolmut 8 Kali Predikat WTP! Ini Cerita di Balik Prestasi Keuangan Daerah
- Bupati Boltim Oskar Manoppo Turun Tangan, Ada Apa di Kantor BPK?
- Idumun Resmi Miliki Perangkat Desa Baru, Proses Seleksi Transparan dan Ketat