Boroko, Waktu.news | Sesuai dengan jadwal agenda kerja, hari ini Kamis (31/03/2022) Tim kerja Kemenko Polhukam dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan berkunjung ke pulau bongkil.
Dimana sebelumnya hasil rakor bersama, Geografis Pulau Bongkil berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang memiliki potensi ancaman keamanan dan Pulau Bangkit merupakan salah satu PPKT yang tidak berpenduduk prioritas nasional 2024 untuk dilakukan inventarisasi sarpras non alutsista, sehingga perlu adanya pengecekan atau pendataan lapangan sebagai acuan penetapan program kerja 2016 bagi K/L terkait yang antara lain, KemenPUPR, Kemen KP, Kemenhub, Kemenhan dan Mabes TNI, serta BPPD yang difaslitasi BNPP guna dilaksanakan pembangunan atau pengelolaan lebih lanjut terhadap pulau tersebut.
Tapi sangat disayangkan, Tim kerja Brigjen TNI Suteikno Suleman, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan dan Siti Metrianda Akuan, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara tidak bisa on the way dikarenakan faktor keamanan.
Informasi yang berhasil dihimpun waktu.news, kesiapan dari pemerintah daerah kurang maksimal. Keberadaan speed dari BNPB rusak tidak bisa digunakan dan bahkan pelampung nanti pihak polres bolmut yang menyediakan.
Hasil konfirmasi media kepada salah satu tim kerja, mereka mengatakan batalnya mereka karena faktor keamanan dan kondisi ombak yang sudah besar.
Berita Sebelumnya; Didepan Tim Kemenko Polhukam RI, Pemkab Bolmut Sampaikan “Oleh-Oleh” Ini
“Sekelas deputi masa di suguhkan dengan perahu ketinting, itu kan mengancam keamanan mereka. Padahal ada beberapa speed yang disewakan kalau speed milik pemerintah daerah rusak,” ungkap warga sekitar.
Sementara itu wakil bupati amin lasena mengatakan, pastinya peristiwa hari ini dengan gagalnya rombongan dari Kemenko Polhukam dan Badan Nasional Perbatasan Negara mengunjungi Pulau Bongkil dikarenakan tidak layaknya perahu yang akan di tumpangi dan itu menampar muka kita semua.
“Yang terjadi hari ini merupakan tamparan bagi kita semua terutama pemerintah daerah, dan hal tersebut merupakan bukti bahwa kita belum serius memberikan perhatian terhadap pulau Bongkil sebagai pulau terluar yang merupakan batas negara yang ada di wilayah bolaang mongondow utara.
Lanjut Lasena, salah seorang anggota tim berkata kepada saya sambil menunjuk proyek abrasi pantai yang sementara di kerjakan di pantai desa buko. pak Wabup ini ada karena adanya Pulau itu, maka tolong di rawat pulau itu, sambil menunjuk kearah Pulau Bongkil. (rhp)