Kontroversi Pendaftaran Sam Sachrul Mamonto di Gerindra Boltim: Fakta di Balik Rumor

Beredar rumor bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menolak pendaftaran Sam Sachrul Mamonto sebagai bakal calon Bupati Boltim di Gerindra.

Penolakan ini disebut-sebut lantaran Sam Sachrul Mamonto yang merupakan Ketua DPD NasDem Boltim, hanya mengutus perwakilan untuk melakukan pendaftaran.

Kabar ini mengundang perhatian luas di kalangan masyarakat, termasuk pemerhati sosial dan politik. Mereka menyayangkan mengapa Ketua DPD NasDem Boltim, yang dianggap sebagai figur kuat dalam Pilkada 2024 mendatang, tidak hadir langsung untuk mendaftar di Partai Gerindra.

Busran Paputungan, salah satu pemerhati sosial dan politik Boltim, mengungkapkan bahwa Partai Gerindra Boltim mungkin merasa kehadiran langsung bakal calon adalah simbol keseriusan dan komitmen dalam proses pencalonan. Mengutus perwakilan, menurutnya bisa jadi dianggap kurang menunjukkan kesungguhan dan tidak menghargai partai politik.

“Ya itu bentuk pelecehan terhadap partai, karena cuma membuat (mengutus) perwakilan. Seharusnya oknum (bakal calon) yang bersangkutan datang, hadir. Begitu kira-kira,” ujar Busran kepada wartawan.

Busran menambahkan, terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak, Sachrul seharusnya menghormati Partai Gerindra Boltim, meskipun Gerindra hanya mendapatkan satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim dibandingkan partai NasDem yang memiliki delapan kursi. Saling menghargai antar sesama partai politik, kata dia, penting dilakukan untuk menunjukkan etika berpolitik, terlepas dari jumlah kursi yang dimiliki.

“Nah, khusus Gerindra ini, dia kan partai penguasa, partai pemenang Pilpres. Seharusnya dia hormati. Ini, dia cuma menggunakan delegasi. Berarti dia itu arogan, arogan dalam artian delapan kursi yang menurut dia dapat mengusung, kalau sendainya wajib mengusung tidak perlu harus melecehkan (merendahkan) partai lain, kan, dengan hanya mengutus beberapa orang. Nah, kursi Gerindra ini setara dengan sembilan belas kursi, partai penguasa ya kan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Boltim, Nariman Bazmul, melalui Sekretaris DPC Partai Gerindra Boltim Joseph Sikopong, menepis rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra membuka kesempatan bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati, tanpa memandang latar belakang partai.

“Kalau informasi itu, tidak benar itu. Kami membuka pendaftaran, siapa saja maka kami harus terima. Kenapa kami menolak,” kata Joseph kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (6/6/2024) malam.

Lebih lanjut, Joseph menjelaskan bahwa Sam Sachrul Mamonto tidak terdaftar sebagai bakal calon bupati di Partai Gerindra bukan karena ditolak lantaran tidak hadir secara langsung saat proses pendaftaran, tetapi memang tidak mendaftarkan diri.

“Kronologisnya dari awal, mereka datang sejak siang. Mereka menyampaikan bupati akan datang mendaftar, tetapi masih di Motongkad, sedang berada di acara kaum ibu sinode GEMIBM. Setelah itu mereka menyampaikan akan keluar dulu (pulang). Begitu datang, mereka menyampaikan bupati tidak jadi datang (batal hadir) karena ada urusan penting di Modayag,” kata Joseph.

“Setelah itu, mereka datang lagi sudah ingin mendaftar, duduk di depan membawa berkas (dokumen). Nah begitu Ketua (Nariman) menjelaskan ke mereka, tiba-tiba mereka menyampaikan bahwa mereka akan keluar sebentar, katanya tidak lama. Setelah mereka keluar, mereka tidak balik lagi, mereka tinggal mengirim pesan WhatsApp ke Ketua, bahwa sudah tidak jadi mendaftar. Nah Ketua kemudian mengatakan ke saya bahwa mereka tidak jadi mendaftar. Saya katakan tidak apa-apa, yang penting kita telah menerima kedatangan mereka secara baik-baik. Seperti itu,” sambungnya.

Joseph juga mengungkap alasan mengapa Sachrul tidak mendaftar di Gerindra karena tim yang diutus tidak dapat memenuhi salah satu syarat penting dalam pendaftaran, yaitu uang pendaftaran sebesar Rp 2,5 juta.

“Nah kalau yang dijelaskan Ketua (Nariman) itu, ada biaya pendaftaran. Kalau mendaftar di provinsi biayanya 20. Karena biaya itu, maka Ketua membijaksanai untuk buka pendaftaran di kabupaten dengan biaya dua juta setengah, cuma itu. Mungkin itu yang ketua jelaskan ke mereka kemudian mereka menyampaikan akan keluar (pulang) dulu tidak lama, tiba-tiba tidak balik dan tinggal menyampaikan pesan WhatsApp itu,” ungkapnya. (aah)

Exit mobile version