Waktu.news | Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rabu (10/03/2021) menggelar forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 dan perubahan RPJMD Bolmut 2018-2023 yang bertempat di Boroko convention center.
Depri pontoh membuka kegiatan tersebut didampingi oleh oleh Ketua DPRD Bolmut Frangky Cendra, Sekretaris Daerah Bolmut Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si dan dihadiri oleh Para Asisten Sekda, para staf Khusus Bupati, Pimpinan OPD, Para Camat.
Hasil Pelaksanaan Tahapan Musrenbang
Selain isu strategis makro yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD, teridentifikasi beberapa isu sensitif yang merupakan aspirasi dan harapan masyarakat serta menjadi kesimpulan selama tahapan musrenbang.
Musrenbang yang dimulai sejak 17 februari – 3 maret kemarin, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;
- 388 usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang Kecamatan (dari 1.449 yang diusulkan) agar dilaksanakan merata di 6 kecamatan untuk menghindari disparitas antar wilayah;
- Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas utama kecamatan agar dapat diakomodir dalam Renja-SKPD tahun 2022;
- Belum adanya konsep yang jelas terkait pengembangan wilayah di Bolaang Mongondow Utara, sehingga hanya menjadi daerah transit bukan merupakan tujuan sehingga belum memiliki efek langsung kepada perekonomian masyarakat. Disisi lain, sector keamanan belum tersentuh pemerintah daerah padahal Bolaang Mongondow Utara merupakan jalur trans Sulawesi yang padat arus lalu lintas barang/jasa;
- Minimnya akses pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu program/kegiatan pada SKPD yang melibatkan pemuda dalam pelaksanaannya;
- Ditengah anjloknya perekonomian daerah (yang hanya tumbuh 0,71 persen) perlu adanya akselerasi dari semua perangkat daerah, terkhusus yang menjadi sector dominan (pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, sosial). Aksi nyata sangat dibutuhkan masyarakat dibandingkan pelaksanaan tusi yang hanya bersifat administratif;
- Mengingat perekonomian daerah masih sangat bergantung pada belanja pemerintah (Gov. Expenditure), agar belanja public dilaksanakan pada triwulan I sehingga berdampak positif dalam perekonomian daerah;
- Agar pemerintah daerah memikirkan opsi pembiayaan lain diluar APBD murni untuk meningkatkan perekonomian daerah.
5 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022
- PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
- PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH
- PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENUNJANG
- PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
- PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
ARAH RPJMD Bolmut 2018-2023
- 2018 ==> Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Ekonomi Guna Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan serta Penanggulangan Kemiskinan
- 2019==> Pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk mendorong investasi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 2020==> Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan utilitas wilayah dalam rangka penanggulangan kemiskinan
- 2021==> Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Ekonomi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- 2022==> Melanjutkan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat
- 2023==> Memantapkan sarana dan prasarana dasar serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah