H. Amir Liputo, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ibadah Haji DPRD Provinsi Sulut, telah mengumumkan bahwa pada Rabu, 21 Agustus 2024, akan diadakan pertemuan penting yang melibatkan Bupati/Walikota dari 15 Kabupaten/Kota, unsur legislatif, dan Kemenag di masing-masing wilayah tersebut. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung di Ruang Serba Guna DPRD Provinsi Sulut, yang juga tempat diskusi yang dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2024.
Dalam pertemuan tersebut, tujuan utama adalah mencari solusi bersama atas beberapa permasalahan yang dihadapi, termasuk mengenai biaya ibadah haji. “Kita perlu melihat apakah kita bisa bekerja sama atau tidak, dan kesepakatan akan dicapai dalam pertemuan hari Rabu,” ujar Liputo.
Liputo juga menekankan perlunya masukan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Haji. Ia secara khusus meminta pendapat dari Dr. Frangky Zachawerus, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulut, mengenai apakah peraturan daerah ini akan berlaku secara luas di tingkat Kabupaten/Kota.
Salah satu isu yang menjadi fokus adalah perbedaan perlakuan terhadap Jemaah Haji di berbagai daerah. Liputo menjelaskan bahwa ada ketidaksesuaian dalam pemberian tali kasih dan fasilitas di tempat embarkasi, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan jemaah.
Lebih lanjut, Liputo menggarisbawahi bahwa ada kebutuhan mendesak untuk membahas penerjemahan Undang-Undang Haji terkait kewajiban daerah dalam menanggung biaya haji. Ini penting untuk diputuskan bersama, apakah biaya tersebut akan ditanggung bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, atau hanya oleh Pemerintah Provinsi Sulut.
“Beberapa anggota DPRD dari komunitas Kristiani juga telah menyuarakan bahwa ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Namun, jika terdapat ketidaksetujuan dari Kabupaten/Kota, maka kami akan menangani permasalahan logistik dari Asrama Haji ke tempat embarkasi dan dari situ pemerintah daerah masing-masing yang akan bertanggung jawab,” tegas Liputo.
- Pansus Aset Kritik Penataan Aset Provinsi Gorontalo yang Belum Tuntas Selama 20 Tahun
- Ini Dia Hasil Paripurna LKPJ Bupati Bolmut Tahun 2022: DPRD Ungkap Fakta Menarik