Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaporkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan angka kemiskinan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Argo Vinsensius Sumaiku dalam rapat paripurna DPRD Boltim, Senin (30/3/2026) sore.
Dalam pemaparannya, Argo menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Argo.
Ia menjelaskan, LKPJ menjadi instrumen untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, termasuk realisasi APBD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Indikator Makro Boltim Tunjukkan Tren Positif
Sejumlah indikator makro daerah, kata Argo, menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 71,43 atau meningkat 2,90 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat kemiskinan turun dari 5,87 persen pada 2024 menjadi 5,32 persen pada 2025. Laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 5,42 persen atau naik 0,28 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,35 persen menjadi 5,28 persen. Sementara itu, indeks gini berada di angka 0,321 yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.
Argo juga menyoroti peningkatan umur harapan hidup masyarakat yang mencapai 73,73 tahun.
“Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 73,73 tahun,” katanya.
Realisasi APBD dan Tantangan Efisiensi Anggaran
Dalam sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan tercatat mencapai 94,16 persen dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 90,51 persen. Adapun pembiayaan daerah tercapai 100 persen.
Meski demikian, Argo mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Namun, menurut dia, kondisi tersebut dapat diatasi melalui optimalisasi teknologi dan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
Selain capaian kinerja, Pemkab Boltim juga meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2025. Di antaranya predikat “B” reformasi birokrasi, terbaik III penilaian kinerja penurunan stunting, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Argo menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Ia juga mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah ke depan.
“Kami menyadari masih banyak yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, koordinasi, kebersamaan, dan kerja sama harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Bolaang Mongondow Timur yang bangkit,” ungkap Argo.
Sebagai informasi, rapat paripurna LKPJ 2025 ini dipimpin Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, didampingi dua Wakil Ketua, Kevin Sumendap dan Medy Lensun. Hadir pula Sekretaris Daerah Iksan Pangalima bersama para asisten serta pimpinan dan sejumlah OPD. (aah)
- Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah 2025 Capai 72,82 – Kota Palu Tertinggi, Banggai Kepulauan Masih Tertinggal
- Indeks Pembangunan Manusia Gorontalo 2025 Naik ke 72,62 – Kota Gorontalo Tertinggi, Boalemo Masih Tertinggal
- Ini Dia Hasil Paripurna LKPJ Bupati Bolmut Tahun 2022: DPRD Ungkap Fakta Menarik