Penguatan Ekonomi Syariah Bolsel menjadi agenda penting dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Senin (23/2/2026).
Forum strategis tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, serta KDEKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, dan pemangku kepentingan hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Bolsel Perkuat Ekosistem Halal Berbasis Pangan Lokal
Dalam forum itu, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru memaparkan langkah konkret melalui TPAKD dan Program KDEKS Bolsel. Ia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah Bolaang Mongondow Selatan menjadi strategi untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Menurutnya, program ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal.
“Program ini bukan hanya penguatan ekonomi syariah, tetapi juga langkah nyata menjamin pangan aman, sehat, dan halal. Kami ingin ekosistem halal di Bolsel tumbuh kuat dari hulu ke hilir,” tegas Iskandar.
Program KDEKS Bolsel difokuskan pada dukungan Makan Bergizi Gratis dan percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
Tantangan SDM Juleha Jadi Perhatian Serius
Bolsel saat ini memiliki empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi-yang baru berjumlah empat orang-menjadi kendala utama.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkab berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha Bolsel melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat industri halal, meningkatkan daya saing produk pangan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
MoU Optimalisasi PAD dan Dukungan Sertifikasi Halal
Dalam agenda High Level Meeting BI Sulut, juga dilakukan penandatanganan MoU optimalisasi PAD Sulut antara Pemerintah Provinsi dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo.
Selain itu, ditandatangani pula MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal bagi RPU di Bolsel guna memperkuat rantai pasok halal daerah.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pembangunan Sulut bertumpu pada prinsip kesetaraan dan pemerataan antarwilayah. IPM Sulut saat ini mencapai 76,3 persen, sementara IPM Bolsel meningkat dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program Pemprov,” ujarnya.
Melalui penguatan ekonomi syariah Bolsel dan sinergi lintas sektor, pemerintah daerah optimistis mampu memperluas akses keuangan, meningkatkan kualitas pangan halal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- High Level Meeting Sulawesi Utara, Wali Kota Tomohon Teken MoU Optimalisasi PAD
- Diskumperindag Gorontalo Musnahkan Produk Tak Berlabel Halal
- Produk Tanpa Sertifikasi Halal Terancam Sanksi Oleh BPJPH