Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan delapan kebijakan pemerintah yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong investasi dan daya saing nasional.
Dalam keterangannya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis. Pernyataan ini ia sampaikan dalam keterangan pers terkait Kewajiban Menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Negeri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2) siang.
Kebijakan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa kebijakan utama yang disampaikan Presiden meliputi:
- Dampak Kebijakan Kenaikan UMP 2024, yang akan meningkatkan daya beli masyarakat.
- Optimalisasi Penyaluran Bansos, termasuk PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, dan BLT-DD, pada Februari dan Maret 2025.
- Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.
- Stimulus Ramadhan dan Lebaran, termasuk:
- Diskon harga tiket pesawat dan tarif tol.
- Program diskon belanja Harbolnas 2025 dan event promosi lainnya.
- Program mudik bersama yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait.
- Stabilisasi harga pangan menjelang Lebaran.
- Paket Stimulus Ekonomi, seperti diskon tarif listrik, insentif PPN untuk properti dan otomotif (EV), subsidi pajak motor listrik, serta insentif bagi sektor padat karya.
- Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Optimalisasi Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi UMKM dan sektor produktif lainnya.
- Peningkatan Transparansi dan Kemudahan Regulasi guna mempercepat investasi dan pembangunan ekonomi nasional.
Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa selain stimulus ekonomi, pemerintah akan mendorong transformasi struktural untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Beberapa langkah yang diambil meliputi:
- Program Ketahanan Pangan dan Energi sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan.
- Optimalisasi Pengelolaan BUMN melalui Danantara.
- Pengendalian inflasi agar tetap sesuai target yang ditetapkan.
- Pembangunan Kawasan Industri dan KEK guna menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
- Revisi PP5 Tahun 2021 untuk mempermudah dunia usaha.
- Perpanjangan kebijakan penyimpanan DHE SDA dalam negeri, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa nasional.
- Penghapusan pajak buku/tagihan utang macet bagi UMKM untuk meringankan beban pengusaha kecil.
- Penyelesaian berbagai perjanjian dagang internasional, seperti kerja sama dengan BRICS, Indonesia-Canada CEPA, serta negosiasi Indonesia-EU CEPA dan OECD.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap guna menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa dengan kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan lebih inklusif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Sirajudin Lasena Laporkan Kinerja Trimester II ke Kemendagri: Capaian Positif dan Rencana Masa Depan
- YSK Ungkap Komitmen Prabowo untuk Prioritaskan Kebutuhan Warga Sulawesi Utara