Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara pada Rabu, 13 Agustus 2025, pukul 09.00–16.30 WIB di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI. Forum ini menekankan sinergi pusat–daerah untuk memperkuat layanan publik, menutup celah praktik rasuah, sekaligus merapikan administrasi aset setelah pemekaran wilayah.
Mandat & Arah Kebijakan
Berlandaskan UU No. 19 Tahun 2019 (perubahan kedua UU No. 30/2002), KPK memegang mandat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di instansi pemerintah. Rakor ini menjadi ruang untuk:
- Menyamakan langkah pencegahan di level provinsi dan kabupaten/kota.
- Menguatkan pengawasan internal serta transparansi layanan publik.
- Memastikan pengelolaan aset daerah akuntabel dan tercatat rapi.
Pesan KPK: Integritas Dimulai dari Diri
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengingatkan pentingnya integritas pribadi. Ia menekankan agar pejabat dan aparatur hidup cukup dari penghasilan yang sah, tidak mencari jalan pintas lewat korupsi yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarga.
Fokus Daerah: Penertiban Aset Boltara
Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, menyoroti penertiban aset sebagai agenda prioritas-khususnya penyerahan aset dari kabupaten induk, Bolmong, ke Boltara pascapemekaran. Langkah ini penting agar Barang Milik Daerah (BMD) legal, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Siapa Saja yang Hadir?
Rakor mempertemukan para pemangku kepentingan kunci di Sulut:
- Jajaran KPK: Wakil Ketua KPK Johanis Tanak; Plt. Deputi Koordinasi & Supervisi Agung Yudha Wibowo; Direktur Korsup Wilayah IV Edi Suryanto.
- Pemerintah Daerah Sulut: Gubernur, para bupati/wali kota se-Sulut, Inspektur, Kepala BPKAD, dan admin MCSP se-Sulut.
Kenapa Rakor Ini Penting?
- Menyamakan standar pencegahan: dari penguatan SPIP hingga pelaporan layanan publik.
- Menutup ruang penyimpangan: tata kelola keuangan dan aset yang transparan.
- Memberi kepastian hukum aset: menghindari tumpang tindih kepemilikan setelah pemekaran.
Langkah Lanjutan
Agar komitmen tak berhenti di forum, rakor menyepakati arah tindak lanjut:
- Inventarisasi & validasi aset lintas daerah secara terukur.
- Penguatan pengawasan internal dan pelaporan yang mudah diaudit.
- Edukasi antikorupsi untuk membangun budaya integritas di birokrasi.
- Monitoring berkala oleh KPK bersama inspektorat dan BPKAD.
Rakor di Gedung Merah Putih menegaskan kompas yang sama: pencegahan korupsi berjalan beriringan dengan tata kelola yang rapi. Dengan integritas individu, penertiban aset yang tegas, dan layanan publik yang transparan, Sulawesi Utara menempatkan pemerintahan bersih sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
- Warna Batik dan Candaan Nawawi Pomolango: Keseruan di Balik Seriusnya Rakornas Antikorupsi
- Pemkab Boltim Bentuk Tim Pemburu Aset, Kejar Kendaraan Dinas yang Hilang Jejak