Tahlis Galang Ditunjuk Plh Sekprov Sulut: Langkah Kilat Gubernur Yulius Redam Krisis Korupsi

Gubernur Yulius Selvanus Angkat Tahlis Galang sebagai Plh Sekprov Sulut

Refli Puasa
Tahlis Galang Plh Sekprov Sulut

MANADO, 17 April 2025—Di tengah hembusan kasus korupsi dana hibah yang menahan Steve Kepel, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bergerak cepat. Pada Kamis malam di Wisma Negara Manado, ia menunjuk Tahlis Galang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulut.

[H2] Siapa Tahlis Galang? Ini Profil “Panglima” Birokrasi BMR

 

Fakta Singkat Detail
Nama Lengkap Tahlis Galang
Asal Bolaang Mongondow Raya (BMR)
Alumni IPDN Angkatan 1997
Jabatan Terkini Kepala Dinas Koperasi & UKM Sulut
Pengalaman Kunci Plt Asisten II Pemprov Sulut; Sekda Bolsel, Kotamobagu, Bolmong

Dikenal tegas namun humanis, Tahlis mendapat julukan “Panglima” karena kemampuannya menata birokrasi dan menumbuhkan kinerja aparatur di setiap daerah tugasnya.

Langkah Cepat Pemerintah: Stabilitas Jadi Kata Kunci

Gubernur Yulius menegaskan, penunjukan Plh Sekprov Sulut bersifat strategis demi:

  1. Menjaga stabilitas pemerintahan usai penahanan Steve Kepel.
  2. Memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola dana hibah.
  3. Memacu reformasi birokrasi lewat figur berpengalaman.

“Ini bukan sekadar penempatan jabatan, tetapi penempatan harapan,” ujar seorang tokoh masyarakat BMR.

Tugas Berat & Target Prioritas Tahlis Galang

Audit Dana Hibah Secara Transparan

Tahlis ditantang memimpin audit komprehensif atas aliran dana hibah, memastikan setiap rupiah tepat sasaran.

Reformasi Prosedur Keuangan

Ia berkomitmen menata sistem kontrol internal dan memperkuat transparansi di semua sektor keuangan provinsi.

Penguatan SDM Birokrasi

Sebagai alumnus IPDN, Tahlis menekankan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja agar aparatur lebih responsif.

Respons Publik & Harapan Putra Daerah

Masyarakat Bolaang Mongondow Raya antusias atas penunjukan putra daerah. Mereka berharap “Panglima” dapat:

  1. Mengarahkan kapal birokrasi melewati badai isu korupsi.
  2. Merestorasi citra Pemprov Sulut sebagai pemerintahan bersih.
  3. Mendorong kolaborasi lintas dinas demi pelayanan publik optimal.
↑
Exit mobile version