Bolmut, 22 Januari (waktu) | Kondisi inflasi di sejumlah daerah di Indonesia masih menjadi perhatian utama, terutama bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar di Jakarta pada Senin (22/1/2024), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa meskipun angka inflasi nasional berada pada 2,61 persen, beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih mengalami inflasi yang cukup bervariasi.
10 Provinsi dengan Inflasi Tertinggi
Memimpin dalam tingkat inflasi tertinggi di provinsi adalah Maluku Utara (Malut) dengan angka mencapai 4,41 persen, diikuti oleh Lampung dan Gorontalo. Meskipun angka nasional mencapai 2,61 persen, beberapa provinsi seperti Jambi, DIY Yogyakarta, dan Banten juga mencatatkan inflasi yang cukup signifikan.
10 Provinsi dengan Inflasi Terendah
Di sisi lain, provinsi-provinsi seperti Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah dari rata-rata nasional.
Inflasi di Tingkat Kabupaten
Sementara itu, tingkat inflasi di tingkat kabupaten juga menunjukkan variasi yang signifikan. Sumenep memimpin sebagai kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi, sedangkan Kotawaringin Timur menempati posisi terendah. Kabupaten-kabupaten lain seperti Merauke, Banggai, dan Buleleng juga mencatatkan angka inflasi yang cukup mencolok.
Inflasi di Tingkat Kota
Dalam kategori kota, Ternate menempati peringkat tertinggi dengan inflasi 4,41 persen, sementara Serang, Pontianak, dan Pangkal Pinang menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah.
Mendagri Tito Karnavian mengimbau agar daerah yang mengalami inflasi di atas rata-rata nasional segera mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian. Upaya-upaya seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan distribusi bantuan sosial (bansos) diharapkan dapat membantu menstabilkan harga. Selain itu, kerja sama antar daerah dalam memasok bahan pangan yang kurang juga dianggap sebagai solusi yang perlu diperkuat.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan inflasi di berbagai daerah dapat dikelola secara efektif, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional. (rhp)
10 Provinsi Tertinggi
- Malut 4,41
- Lampung 4,10
- Gorontalo 3,88
- Kaltim 3,46
- Jambi 3,22
- Sumsel 3,17
- DI Yogyakarta 3,17
- Bengkulu 3,09
- Banten 3,06
- NTB 3,02
10 Provinsi Terendah
- Kaltara 2,44
- Kalsel 2,43
- NTT 2,42
- Sulteng 2,35
- DKI Jakarta 2,28
- Sumut 2,25
- Kalbar 2,02
- Sulbar 1,82
- Papua 1,65
- Aceh 1,53
10 Kabupaten Tertinggi
- Sumenep 5,08
- Merauke 4,67
- Banggai 4,35
- Buleleng 4,31
- Kotabaru 3,81
- Belitung 3,80
- Mimika 3,51
- Sikka 3,33
- Sumba timur 3,27
- Kudus 2,96
10 Kabupaten terendah
- Kotawaringin timur 2,56
- Tabalong 2,39
- Monokwari 2,39
- Bulungan 2,38
- Jember 2,29
- Banyuwangi 2,15
- Sintang 2,02
- Mamuju 1,82
- Inragiri hilir 1,53
- Aceh barat 1,42
10 Kota tertinggi
- Ternate 4,41
- Gorontalo 3,88
- Balikpapan 3,60
- Bandar lampung 3,52
- Cilegon 3,50
- Kotamobagu 3,40
- Samarinda 3,37
- Bogor 3,36
- Tual 3,32
- Tegal 3,28
10 Kota terendah
- Serang 2,11
- Pontianak 2,09
- Pangkal pinang 2,01
- Bukittinggi 1,88
- Palu 1,87
- Singkawang 1,74
- Jayapura 1,65
- Lhokseumawe 1,56
- banda aceh 1,53
- Bandung 0,63