Beli Produk Impor dari Uang APBD, Sanksinya TPP Pegawai

Refli Puasa

15 Maret, 2023

Waktu.news | Presiden Joko Widodo dukung pembelian produk dalam negeri dalam belanja Kementerian atau lembaga. Bahkan presiden menegaskan apabila Kementerian, lembaga atau daerah yang tidak melakukan pembelian produk dalam negeri akan disiapkan peraturan terkait sanksi.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendukung 95% pagu anggaran setiap Kementerian, Lembaga dapat diprioritaskan untuk pembelian produk dalam negeri.

Hal tersebut perlu dilakukan agar industri usaha mikro kecil dan menengah di tanah air dapat berkembang dengan pesat.

Dalam sambutannya pada pembukaan bisnis matching produk dalam negeri 15 Maret 2023 di Jakarta, presiden mengaku senang karena sampai saat ini jumlah produk lokal di katalog elektronik atau e-katalog lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa Mengalami peningkatan yang signifikan dari yang awalnya hanya 50.000 saja meningkat menjadi 3,4 juta produk dalam waktu setahun.

Meskipun mengalami peningkatan, presiden meminta produk lokal tersebut bukan hanya masuk ke dalam e-katalog saja, melainkan mengimbau kepada setiap Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah turut andil dalam membeli produk produk lokal yang dijual.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepada jajaran TNI Polri untuk menyediakan setiap keperluan prajurit atau anggota, mulai dari seragam hingga senjata menggunakan produk produk dalam negeri.

Adapun nantinya apabila suatu Kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ada yang tidak melakukan pengadaan barang untuk membeli produk dalam negeri, maka presiden memastikan akan ada sanksi yang akan dirumuskan bersama oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan menjadikan tunjangan kinerja pegawai menjadi salah satu faktornya.

“Kalau Provinsi, Kabupaten, kota, Kementerian dan lembaga masih coba-coba untuk beli Produk impor dari uang APBN/APBD/BUMN Sanksinya Tolong dirumuskan,” tutur Jokowi. (rhp)