Dari Skor ke Karakter: Cara SJL-MAP Meramu Kabinet yang Solid

Seleksi ketat berbasis sistem merit-Bupati Sirajudin Lasena memimpin wawancara pendalaman agar pejabat tepat di kursi yang tepat.

Refli Puasa

3 hari lalu

Bagaimana cara SJL-MAP memilih kabinet untuk lima tahun ke depan? Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menempuh jalur profesional: hasil uji kompetensi dijadikan pijakan, lalu dilanjutkan wawancara pendalaman agar penempatan pejabat selaras dengan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Wawancara Pendalaman Usai Uji Kompetensi

Rabu, 20 Agustus 2025, Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev memimpin wawancara pendalaman JPT (PPT) Pratama di ruang kerjanya. Tahap ini memastikan rekomendasi uji kompetensi makin tajam dan akuntabel-bukan sekadar angka, tetapi potret utuh tiap kandidat.

Apa yang Digali?

Manajerial: perencanaan, eksekusi program, dan pengambilan keputusan.
Sosial-kultural: sensitivitas pada layanan publik dan dinamika daerah.
Integritas: komitmen antikorupsi dan kepatuhan aturan.
Kesiapan strategis: kemampuan mengeksekusi visi-misi dan mengelola perubahan.

Progres Hari Pertama–Kedua

Pantauan Waktu.news, hari pertama 14 pejabat eselon II telah diwawancarai. Kamis, 21 Agustus 2025, tersisa 9 pejabat yang menyusul ke tahap yang sama. Alurnya ringkas, terukur, dan berorientasi hasil.

Giliran Eselon III

Setelah eselon II rampung, Senin–Selasa berikutnya giliran eselon III menjalani pendalaman oleh bupati dan wakil bupati. Tujuannya menyelaraskan struktur hingga level menengah agar rantai komando dan eksekusi program berjalan mulus.

Kenapa Penting?

Pendalaman pasca uji kompetensi memperkuat sistem merit ASN: pejabat ditempatkan sesuai kompetensi dan integritas, bukan sekadar senioritas. Dengan 23 JPT Pratama yang mengikuti proses ini, pemerintah daerah menargetkan tata kelola yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Intinya: Profesional & Transparan

Inilah gambaran nyata cara SJL-MAP memilih kabinet-kombinasi data uji kompetensi dan wawancara mendalam. Hasilnya diharapkan melahirkan rekomendasi mutasi/rotasi JPT Pratama yang pas, mempercepat capaian program, dan menjaga kepercayaan publik.

Berikut manfaat utama Wawancara Pendalaman JPT Pratama (setelah uji kompetensi) dalam kerangka sistem merit ASN:

Untuk oPemerintah DAerah

Memastikan “fit to role”: memadankan kompetensi, pengalaman, dan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan jabatan.
Validasi hasil assessment: mengonfirmasi temuan uji kompetensi (hard/soft skills) lewat bukti kasus nyata.
Pemetaan talenta & suksesi: mengisi talent pool JPT, menyiapkan kandidat suksesi yang siap pakai.
Keputusan mutasi/rotasi lebih akurat: menekan risiko salah penempatan yang mahal dan memakan waktu.
Peningkatan kinerja unit: memilih pejabat yang mampu mengeksekusi target strategis OPD.
Penguatan integritas & budaya kerja: menilai nilai-nilai, etika, dan rekam jejak pelayanan publik.
Identifikasi kebutuhan pengembangan: merumuskan rencana pelatihan/mentoring spesifik pasca penempatan.
Akuntabilitas & transparansi: proses terstruktur, terdokumentasi, mudah dipertanggungjawabkan (audit trail).

Untuk pejabat (kandidat JPT)

Umpan balik personal: tahu kekuatan, area perbaikan, dan ekspektasi jabatan target.
Kesempatan klarifikasi: menjelaskan capaian, strategi, dan rencana kerja berbasis data.
Percepatan karier yang fair: peluang promosi berbasis kinerja dan kompetensi, bukan senioritas semata.
Penempatan yang sehat: mengurangi mismatch, meningkatkan kepuasan dan produktivitas.
Akses pengembangan: prioritas ikut coaching/leadership program sesuai celah kompetensi.

Untuk publik

Layanan lebih baik: pejabat yang tepat mempercepat program dan serapan anggaran.
Kepercayaan meningkat: seleksi terlihat objektif, profesional, dan berbasis merit.

Output yang biasanya dihasilkan

Profil kompetensi individual (ringkasan kekuatan/risiko).
Rekomendasi penempatan (jabatan paling sesuai + opsi rotasi).
Rencana pengembangan (pelatihan/pendampingan prioritas).

Singkatnya, wawancara pendalaman membuat keputusan penempatan JPT lebih tajam, adil, dan berdampak, karena menggabungkan data uji kompetensi dengan bukti perilaku dan rencana kerja nyata.