Waktu.news | Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia yang ke 3 tahun 2022-2023 mengecek peran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial.
Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga laju inflasi di dalam negeri, terutama pada komoditas energi dan bahan pangan.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI yang ke 3 Mengungkapkan bahwa laju inflasi pada bulan juli 2022 sebesar 4,94%, secara tahunan masih relatif moderat dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara G 20 seperti Turki dan Argentina yang mencapai 79,6% dan 71% dari sisi kenaikan inflasi.
Oleh karena itu, pemerintah terus memaksimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menjaga shock absorber dalam menghadapi krisis pangan dan energi global yang menyebabkan harga harga melonjak tajam.
Untuk menghadapi gejolak dan tekanan eksternal tersebut, Menteri keuangan mengajak peran pemerintah di dalamnya untuk memberikan perlindungan terhadap APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial harus terus diperhatikan agar lebih tepat sasaran yaitu bagi mereka yang benar-benar rentan dan membutuhkan.
Hampir semua negara di dunia Dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan energi yang melonjak tajam, Pemerintah terus melaksanakan prinsip gotong royong dalam rancangan apbn yang menjadi instrumen penting di dalam mengabsorbsi shock absorber.
Sense Of Magnitude Sri Mulyani Terkait Kondisi APBN Terkait Dengan Subsidi BBM
Target sasaran perlindungan sosial dan subsidi terus ditujukan bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu.
Sementara subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat yang paling mampu perlu dialihkan ke yang paling membutuhkan, Pemerintah telah memutuskan untuk tahun 2022 ini memberikan tambahan bantuan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah,” kuncinya. (rhp)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Di Atas Inflasi