Kepala SMK Negeri 1 Kotabunan, Sonya Sugianto, akhirnya angkat bicara soal pemberitaan sejumlah media yang menuding dirinya melakukan penahanan ijazah dan pungutan liar (pungli) terhadap siswa atau alumni sekolah tersebut.
Sonya menegaskan, tudingan itu tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. Dia menilai pemberitaan yang beredar hanya mengambil sebagian informasi tanpa memuat penjelasan dari pihak sekolah.
“Ada oknum wartawan yang WhatsApp saya, menanyakan soal berapa jumlah uang pembangunan pagar sekolah. Saya bilang, saya tidak tahu jumlah pastinya karena itu urusan komite. Saya sampaikan juga supaya langsung menghubungi panitia (komite sekolah), bahkan saya berikan nomor bendahara atas permintaan oknum wartawan tersebut,” jelas Sonya, Senin (10/11/2025) sore.
Menurutnya, ketika wartawan datang langsung ke sekolah, dia sedang mengikuti rapat daring (zoom meeting), sehingga pihaknya mengarahkan Wakil Kepala Sekolah dan bendahara sekolah untuk memberikan penjelasan teknis. Namun, topik yang mereka ternyata berbeda dari dugaan awal.
“Saya pikir mereka mau konfirmasi soal dana pagar, ternyata bukan. Ternyata ada satu siswa yang sudah lulus tapi belum mengambil ijazah. Memang untuk mengambil ijazah tidak bayar, tapi karena ada kesepakatan komite dengan orang tua siswa seperti misalnya iuran uang ujian dan komite untuk membayar guru honor, sehingga yang bersangkutan belum mengambil ijazahnya,” ungkapnya.
Sonya menjelaskan, dirinya tidak terlibat langsung dalam urusan komite sekolah. Seluruh kesepakatan antara orang tua siswa dan komite berlangsung secara terbuka melalui rapat. Bahkan, dia pun mengaku tidak ikut hadir dalam pengambilan keputusan tersebut.
“Kalau ada yang keberatan dengan hasil rapat komite, harusnya sampaikan ke Ketua Komite agar nama-nama yang tidak mampu bisa komite sampaikan ke saya. Jadi nanti saya tinggal sampaikan ke bagian tata usaha untuk menyerahkan ijazah tanpa syarat apa pun,” ujarnya.
Sonya menegaskan bahwa kepala sekolah tidak bisa melangkahi atau membatalkan secara sepihak keputusan komite bersama orang tua siswa. Namun, bagi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi, kata dia, pihak sekolah selalu terbuka untuk membantu agar tetap mendapat kemudahan.
“Saya tidak bisa membatalkan keputusan rapat komite secara sepihak. Itu namanya tidak menghargai keputusan bersama. Tapi kalau Ketua Komite menyampaikan bahwa ada siswa tidak mampu, pasti saya bantu, tidak akan ada masalah,” tambahnya.
Sonya juga menyayangkan karena penjelasan yang sudah dia sampaikannya, baik melalui telepon maupun melalui staf sekolah, tidak ada dalam pemberitaan.
“Saya sudah menjelaskan hal yang sama ke oknum wartawan itu ketika dia mengkonfirmasi lewat telepon. Tapi yang saya jawaban dan penjelasan saya tidak muncul di berita, padahal sudah saya jelaskan seperti ini juga,” kata Sonya.
Lebih lanjut, Sonya menyatakan keberatan atas pemberitaan yang cenderung tidak berimbang dan berpotensi mencemarkan nama baiknya maupun lembaga sekolah.
“Saya merasa di rugikan dengan pemberitaan yang tidak memuat penjelasan saya. Berita itu seolah-olah sudah menyimpulkan saya bersalah. Karena itu, saya sedang berkonsultasi untuk menempuh langkah hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (aah)
- Astaga! SMA N 1 Kotabunan Diduga Pungut Uang Komite 65 Ribu Rupiah Perbulan
- Mengintip Kemeriahan HUT SMK N 1 Kaidipang Ke-16
- Wabup Boltim Prihatin, Peserta Ujian SMK Kesehatan Bulawan Hanya Tiga Orang