Waktu.news | Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kesal. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran di instansi pemerintah tidak berjalan dengan optimal.
Jokowi mengungkapkan bahwa banyak anggaran pemerintah yang akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, mulai dari honor pegawai hingga perjalanan dinas.
Sebagai contoh, Jokowi menemukan adanya anggaran untuk penanggulangan stunting di salah satu daerah. Anggaran tersebut sebesar Rp 10 miliar, tetapi hanya sekitar Rp 2 miliar yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak yang mengalami stunting.
Yang lebih menyakitkan, anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk penanggulangan stunting justru digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Biaya perjalanan dinas saja mencapai Rp 3 miliar, sementara urusan rapat-rapat memakan biaya Rp 3 miliar pula. Jokowi merasa kesal dengan pengalokasian anggaran seperti ini.
“Minggu lalu, saya baru saja memeriksa anggaran di APBD melalui Mendagri. Ada anggaran Rp 10 miliar untuk penanggulangan stunting. Saya memeriksa, ternyata ada anggaran Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas, anggaran Rp 3 miliar untuk rapat-rapat, dan anggaran Rp 2 miliar untuk pengembangan berbagai hal. Tetapi, yang digunakan untuk membeli telur tidak sampai Rp 2 miliar. Bagaimana mungkin penanggulangan stunting akan selesai jika dilakukan dengan cara seperti ini,” ungkap Jokowi dalam Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Pramuka, Jakarta Timur pada Rabu (14/6/2023) yang lalu.
Menurut Jokowi, seharusnya dari anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk penanggulangan stunting, 80% di antaranya harus dialokasikan untuk membeli telur, ikan, daging, sayur-sayuran, dan makanan bergizi lainnya bagi anak-anak yang mengalami stunting.
Ketidakoptimalan penggunaan anggaran pemerintah juga terjadi pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di salah satu APBD daerah, Jokowi menemukan adanya anggaran pengembangan UMKM sebesar Rp 2,5 miliar. Ceritanya serupa, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk honor karyawan dan perjalanan dinas.
Jokowi menyatakan bahwa dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Sisanya, yaitu sekitar Rp 600 juta, juga digunakan untuk hal-hal yang menurut Jokowi tidak efektif.
“Pengembangan UMKM, di APBD ada ini, tidak perlu saya sebutkan kabupaten mana. Total anggarannya sebesar Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Sisanya, yaitu Rp 600 juta, masih banyak penggunaan yang tidak konkret dan tidak efektif,” ungkap Jokowi. (red)