Kabar mutasi kembali menghangat di Bolaang Mongondow Selatan. Usai mengikuti tahapan job fit, Arvan Ohy disebut-sebut akan bergabung ke lingkup Pemprov Sulut. Jika itu terjadi, pengisian Sekda Bolsel menjadi agenda mendesak yang tak bisa ditunda, mengingat posisi Sekda adalah poros koordinasi dan implementasi kebijakan daerah.

Latar Situasi: Kursi Sekda Diambang Kosong

Arvan Ohy saat ini menjabat Sekda Bolsel. Bila resmi pindah, kursi strategis itu kosong. Kehadiran Sekda bukan sekadar formalitas, ia motor penggerak OPD, pengawal disiplin ASN, dan penjamin program pembangunan agar sejalan dengan visi Bupati Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid. Karena itu, pengisian Sekda Bolsel akan sangat menentukan ritme pemerintahan.

Politik vs Kapasitas: Arah Pilihan Bupati

Semua mata tertuju pada Iskandar Kamaru. Keputusannya akan dibaca publik sebagai penanda arah:

Keadilan kewilayahan: janji politik kepada kader Bolaang Uki kembali menyeruak setelah nyaris dua dekade dinanti.
Meritokrasi birokrasi: menempatkan figur paling siap secara manajerial untuk menjaga layanan publik tetap stabil.

Langkah Bupati akan diingat: menepati janji lama, atau memilih “jalan aman” demi keberlanjutan mesin birokrasi.

Pagar Regulasi: Syarat Minimal Calon Sekda

Realitas birokrasi tak bisa diterobos retorika. Regulasi mensyaratkan calon Sekda minimal dua kali menduduki jabatan eselon II. Tujuannya jelas: memastikan kandidat memiliki jam terbang memimpin organisasi, terampil mengorkestrasi OPD, dan tangguh menghadapi dinamika kebijakan.

Mengapa Posisi Sekda Krusial?

Pengendali ritme kerja aparatur dan pengawas disiplin ASN.
Koordinator lintas-OPD agar program prioritas tetap sinkron.
Penjaga kesinambungan layanan publik ketika terjadi rotasi pejabat.
Eksekutor kebijakan yang menerjemahkan visi kepala daerah menjadi output nyata.

Tanpa kapasitas ini, pemenuhan janji politik justru berisiko memicu instabilitas.

Momentum dan Konsekuensi

Kekosongan kursi dianggap momentum tepat menjawab aspirasi Bolaang Uki. Jika janji ditepati dengan memilih figur mumpuni, publik akan melihat keseimbangan antara komitmen politik dan profesionalisme. Jika ditunda lagi, gelombang kekecewaan sulit dihindari, terutama di penghujung masa jabatan.

Intinya

Pengisian Sekda Bolsel bukan sekadar rotasi, melainkan penentuan arah masa depan birokrasi. Nama yang dipilih akan mencerminkan keberanian menuntaskan janji sekaligus ketegasan menjaga standar kompetensi. Pada akhirnya, publik menunggu keputusan yang merangkum keadilan, kapasitas, dan tata kelola yang rapi.