Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menemukan proyek pemeliharaan bangunan Puskesmas Nuangan senilai Rp199.572.256,68 belum berjalan, meski papan informasi proyek sudah terpasang di lokasi. Hal itu mereka temukan saat melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah baru-baru ini.
Proyek tersebut tercatat dikerjakan mulai 21 Oktober oleh CV Agrah Putra dengan nama kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Kantor Puskesmas Nuangan tahun anggaran 2025.
“Banyak hal yang kami temukan saat kami turun, termasuk ada papan proyek tapi pekerjaan belum. Itu yang ada di Nuangan, di Puskes,” kata Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama kepada wartawan, Selasa (4/11/2025) siang.
Samsudin menilai, kondisi seperti ini perlu segera ada tindakan serius oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan kegiatan tidak tertunda dan anggaran tidak berujung menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Waktu sudah dekat akhir tahun, saya berharap Pemda mendorong kontraktor supaya cepat. Takutnya jika pekerjaan gagal, maka anggarannya mubazir, jadi Silpa kan,” tambahnya.
Meski begitu, Samsudin juga mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bukanlah kesalahan pemerintah daerah, melainkan lebih pada kelambanan pihak kontraktor dalam memulai pekerjaan di lapangan.
“Saya juga menilai ini juga bukan salah pemerintah daerah sih, cuma kontraktornya yang lambat,” tandasnya.
Minta Perketat Pengewasan
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Boltim, Kevin Sumendap, turut menaruh perhatian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan fisik di daerah tersebut. Ia meminta pemerintah daerah dan dinas teknis lebih aktif mengawasi dan memastikan semua proyek berjalan sesuai jadwal.
“Kami tidak hanya melihat Puskesmas Nuangan, tapi semua kegiatan fisik. Pemerintah daerah, utamanya dinas terkait, harus ekstra mendorong agar semua pekerjaan tidak terkendala waktu,” ujar Kevin.
Kevin menambahkan, pengawasan yang DPRD Boltim lakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif untuk memastikan realisasi anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Ini tanggung jawab kita bersama. DPRD tentunya terus menjalankan fungsi pengawasan, untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai jadwal. Dan saya kira ini juga menjadi harapan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati tentunya,” pungkasnya. (aah)