Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengungkap bahwa 25 SPPG Gorontalo atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi resmi ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional akibat gagal memenuhi persyaratan operasional dasar. Dua persoalan utama yang memicu penutupan SPPG Gorontalo ini yakni Instalasi Pengolahan Air Limbah yang belum memenuhi standar teknis dan ketiadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di dapur-dapur tersebut. Idah menyampaikan temuan ini saat melakukan inspeksi mendadak sejak subuh di sejumlah dapur MBG Gorontalo pada Rabu (8/4/2026), didampingi Tim Satgas MBG, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Balai POM Gorontalo. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis Gorontalo menghadapi tantangan serius yang menuntut penanganan cepat dan terstruktur dari pemerintah provinsi.
Jumlah SPPG yang ditutup di Gorontalo bertambah secara bertahap dari 16 unit menjadi 25 unit setelah penambahan sembilan SPPG baru dalam evaluasi terkini. Selanjutnya, penutupan ini tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota dalam provinsi Gorontalo tanpa pengecualian. Sementara itu, Idah menegaskan bahwa sidak subuh ini merupakan bagian dari komitmen Satgas MBG memastikan seluruh dapur MBG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap standar SPPG Gorontalo menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lebih lama.
Sidak Subuh Wagub Gorontalo Temukan Sejumlah SPPG Belum Penuhi Standar Operasional MBG
Idah Syahidah turun langsung sejak subuh bersama tim untuk memeriksa kondisi SPPG program MBG yang belum memenuhi standar resmi. Beliau menemukan beberapa dapur masih beroperasi dengan kondisi IPAL yang jauh dari persyaratan teknis yang Badan Gizi Nasional tetapkan. Selain itu, absennya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di sejumlah lokasi menjadi temuan kritis yang mempertegas urgensi perbaikan segera. Bahkan, kondisi ini berpotensi membahayakan kualitas dan keamanan pangan yang tersaji kepada penerima manfaat program MBG Gorontalo.
Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah langsung mengusulkan pertemuan bersama antara pimpinan yayasan, kepala SPPG, dan tenaga ahli gizi. Selanjutnya, pertemuan tersebut bertujuan memberikan arahan teknis sekaligus memperkuat kapasitas pengelola dapur dalam menerapkan standar operasional secara konsisten. Selain itu, Idah menegaskan bahwa bimbingan teknis menjadi instrumen penting agar pemahaman teori dapat sejalan dengan praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengelola dapur SPPG Gorontalo menjadi kunci pemulihan layanan MBG di seluruh wilayah provinsi.
Rencana pembinaan teknis tersebut sudah Idah laporkan kepada Gubernur Gorontalo untuk mendapat persetujuan dan dukungan anggaran. Diskusi lanjutan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM Gorontalo tengah berjalan untuk merancang format bimbingan teknis yang paling efektif. Sementara itu, ketersediaan anggaran menjadi variabel penentu yang Pemprov Gorontalo perlu selesaikan sesegera mungkin. Oleh sebab itu, koordinasi lintas lembaga ini menjadi fondasi penting agar program pembinaan SPPG MBG Gorontalo bisa berjalan tepat waktu.
Penutupan 25 SPPG Pukul Ekonomi Lokal, Pemasok Ikan dan Sayur Ikut Terdampak
Penutupan sementara 25 SPPG di Gorontalo tidak hanya berdampak pada aspek pelayanan gizi, tetapi juga memukul ekosistem ekonomi lokal yang bergantung pada program ini. Para pemasok bahan pangan seperti ikan, sayur, dan komoditas lainnya langsung merasakan dampak berkurangnya permintaan akibat operasional dapur terhenti. Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di dalam SPPG turut kehilangan penghasilan selama masa penutupan berlangsung. Akibatnya, dampak penutupan dapur MBG Gorontalo ini merembet jauh melampaui persoalan teknis sanitasi semata.
Investasi yang sudah pihak yayasan dan pengelola keluarkan untuk membangun infrastruktur SPPG juga terancam mangkrak selama masa penutupan berlanjut. Sementara itu, setiap hari penutupan berarti ribuan penerima manfaat program MBG Gorontalo kehilangan akses terhadap makanan bergizi yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu, Idah mendorong penyelesaian persyaratan IPAL dan SLHS secepat mungkin agar seluruh SPPG Gorontalo bisa kembali beroperasi. Selanjutnya, percepatan proses sertifikasi dan perbaikan infrastruktur IPAL menjadi langkah taktis yang tidak bisa menunggu lebih lama.
Idah menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan membiarkan program Makan Bergizi Gratis Gorontalo terhenti akibat persoalan teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan. Selain itu, sinergi antara Satgas MBG, Dinas Kesehatan, BPOM, dan pengelola SPPG menjadi kunci percepatan pemulihan layanan di lapangan. Bahkan, Pemprov Gorontalo siap memfasilitasi proses pengurusan dokumen perizinan agar tidak terhambat birokrasi yang panjang. Dengan demikian, seluruh 25 SPPG Gorontalo ditargetkan kembali memenuhi standar dan beroperasi penuh dalam waktu sesingkat mungkin.
- Perpres 115/2025 Tegaskan Pegawai SPPG Jadi PPPK, Relawan Tak Termasuk
- Perpres 115/2025 Ubah Nasib Pekerja Gizi, Pegawai SPPG Resmi Jadi ASN PPPK
- Pemkab Boltim Resmikan SPPG Tombolikat Selatan
- Pemkab Boltim Matangkan Program Makan Bergizi Gratis
- Bupati Boltara Resmikan Program Makan Bergizi Gratis di SDN 4 Sangkub
