Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pemangku kepentingan (Stakeholder) terkait pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Rakor ini dilaksanakan di Café Goba Molunow, Mooat, Kamis (19/9/2024). Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto, secara langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan aman di Boltim. "Pemilu legislatif berbeda dengan Pilkada. Khusus di Boltim, tensi politik pada Pilkada sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi pengawasan dari berbagai pihak. Saat ini, kami telah memulai tahapan pengawasan, termasuk penetapan calon, pengambilan nomor urut, masa kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Ini semua membutuhkan pengawasan yang ketat," jelas Mutahir. Mutahir juga menyinggung tahapan masa kampanye yang akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November. Ia menekankan bahwa para pejabat yang mencalonkan diri diwajibkan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Selain itu, para pejabat tersebut tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, untuk kegiatan kampanye. "Netralitas ASN menjadi fokus pengawasan kami. Sudah ada temuan terkait pelanggaran netralitas ASN saat pendaftaran bakal calon di KPU, dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah kami buat. Temuan ini akan dilanjutkan ke instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Bawaslu sendiri hanya bertugas melakukan pengawasan dan membuat LHP atas pelanggaran yang ditemukan," lanjutnya. Bawaslu Boltim Rakor Pengawasan Pilkada 2024 Senada dengan pernyataan Ketua Bawaslu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boltim, Ahmad Alheid, juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi kerawanan Pemilu, terutama terkait penggunaan media sosial. “Kami dari Kesbangpol Boltim melihat soal kerawanan Pemilu, seperti di medsos itu sudah banyak postingan yang berlebihan. Postingan secara moralitas dan hukum adat istiadat sudah tidak normal dan merusak nilai-nilai etika. Ada yang menghasut dan menghina menghujat, yang paling banyak itu dari akun – akun palsu. Itu juga harus ditelusuri pake alat khusus karena di Boltim tensi politik tinggi karena hanya dua pasang, jika calon nya lebih masih ada kemungkinan akan menyebar dukungan masyarakat dan tensinya biasa saja,” ujar Alheid. Alheid juga menggarisbawahi pentingnya netralitas ASN dalam proses politik. Menurutnya, ASN diperbolehkan hadir dalam kegiatan politik selama mereka tidak menjadi peserta aktif atau menggunakan atribut partai politik maupun calon tertentu. Rakor tersebut turut dihadiri berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, TNI, Wakapolres Boltim, serta sejumlah awak media. (adve)