Bawaslu Boltim Kumpul 81 Pengawas Kelurahan Desa Bahas Pengawasan Kampanye Pemilu 2023
Waktu.news | 81 Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) menjadi ujung tombak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Bawaslu Boltim, yang melibatkan 81 PKD dari tujuh kecamatan se-Boltim, pada Kamis (21/12/2023).
Pantauan waktu.news, Rakor Kelembagaan Bawaslu Boltim yang dihadiri 81 PKD ini digelar di Objek Wisata Goba Molunow, Kecamatan Mooat.
Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto, mengatakan bahwa rakor kelembagaan ini, perdana melibatkan pengawas yang tersebar pada 81 desa se-Boltim.
“Ini memang perdana kami lakukan, semenjak Panwas Kelurahan dan Desa terbentuk. Hal ini untuk memperkuat secara kelembagaan menyikapi tahapan pemilu di depan mata,” kata Mutahir.
Selain sebagai tumpuan pengawasan, Mutahir Mamonto mengungkapka 81 PKD ini nantinya akan fokus pada sejumlah tahapan, yaitu kampanye, penyaluran logistik hingga perekrutan KPPS.
“Ada tiga tahapan yang menjadi titik perhatian Bawaslu, terutama panitia Ad hoc seperti PKD. Sehingga perlu ada koordinasi lintas instansi secara terpada dalam pengawasan di lapangan,” ungkapnya.
Puluhan PKD ini, kata dia, juga dibekali dengan penguatan regulasi tentang pengawasan tahapan kampanye, logistik pemilu.
“Mereka juga diberikan berbagai materi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan di lapangan. Utamanya tiga tahapan yang sementara berlangsung,” urainya..
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Boltim, Harmoko Mando menambahkan, puluhan pengawas desa mendapat pengarahan tentang tata cara pengawasan dan penanganan tahapan kampanye.
“Regulasi UU Nomor 7 tentang Pemilu serta Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 merupakan pucuk dari pengawasan tahapan logistik pemilu,” ucapnya.
Sejauh ini, lanjut Harmoko, pihaknya juga sudah mengidentifikasi berbagai kekuatiran saat pendistribusian logistik berjalan.
“Tantangan seperti kondisi cuaca dan iklim serta bencana alam, kondisi geografis jarak dan lokasi, tertukarnya surat suara dengan dapil lain. Kurangnya keamanan dalam pendistribusian dan penyimpanan logistik,” katanya.
Harmoko juga meminta jajaran ad hoc Bawaslu Boltim agar berkoordinasi dengan struktural KPU, guna mengantisipasi kerawanan selama tahapan logistik berlangsung.
“Selain itu, aparat TNI-Polri akan ikut andil selama tahapan ini berjalan. Kami harap juga, masyarakat serta jurnalis untuk aktif mengawasi penyaluran distribusi logistik Pemilu 2024,” tandasnya. (aah)
- Bawaslu Boltim Konsentrasi Awasi Distribusi Logistik Pemilu 2024
- Awas! Bawaslu Boltim Mulai Serahkan Atribut Panwas Kecamatan dan Desa Jelang Kampanye Pemilu 2024
