Bupati Boltara Lantik 15 Pejabat: Mutasi Sentuh PUPR, Sosial, Perpustakaan hingga Camat

Bupati Boltara lantik 15 pejabat pada prosesi resmi di Aula Pohohimbunga Bapelitbang, Selasa (9/9/2025). Agenda pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas ini ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Nomor 821.24/BPSDM/BMU/SK/55/IX/2025. Perombakan dilakukan untuk mempercepat kinerja perangkat daerah, memperkuat pelayanan publik, dan mengakselerasi program prioritas.

Dasar Keputusan dan Arah Kebijakan

Mutasi dan promosi jabatan ini menjadi bagian dari penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara). Pemerintah daerah menargetkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, sekaligus memastikan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pejabat yang Dilantik (Jabatan Baru)

1. Abdul Jalil Pandialang, S.T → Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Amna Diana, S.E., M.Si → Kepala Dinas Sosial Daerah
3. Rudini Sumitro Masuara, S.T → Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Nul Hakim, S.Sos., M.Si → Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
5. Meiti Pontoh, S.Ag., M.Pd → Kepala Dinas Perdagangan
6. Abdul H Hassan, S.Pd → Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Ilham Fares Lalisu, S.Sos → Camat Kaidipang
8. Flora Enok, S.E → Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
9. Sitti Salbia Lalisu, S.E., M.Si → Sekretaris Dinas Perpustakaan Daerah
10. Syaiful Rizal Syamsuddin, S.T., M.Ars → Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11. Fadhilah, S.E → Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, Dinas Perpustakaan Daerah
12. Nurmala Goma, S.T., M.Pd → Sekretaris Kecamatan Bolangitang Barat
13. Roy Join Bangunang, S.E.Ak → Kepala Bidang Barang Milik Daerah, BPKPD
14. Edwin S. Alam, S.T → Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum & Pengolahan Air Limbah, Dinas PUPR
15. Yusuf Fuddin Patadjenu, A.Md → Kepala Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKPD

Dampak yang Diharapkan

• Pelayanan publik lebih cepat: sinkronisasi program lintas dinas untuk memangkas birokrasi.
• Pengelolaan aset & keuangan tertib: BPKPD memperkuat sistem penatausahaan dan transparansi.
• Percepatan infrastruktur: Dinas PUPR menitikberatkan layanan air minum, jalan, dan tata ruang.
• Penguatan layanan sosial & kearsipan: Dinas Sosial serta Dinas Perpustakaan meningkatkan jangkauan layanan, literasi, dan tertib arsip.
• Pemerintahan kecamatan responsif: Camat memimpin koordinasi program di tingkat wilayah.

Dengan formasi baru ini, Pemkab Boltara menargetkan kinerja yang lebih gesit dan terukur. Prosesi Bupati Boltara lantik 15 pejabat bukan sekadar rotasi, melainkan strategi memastikan pembangunan berjalan selaras, pelayanan makin prima, dan target prioritas daerah tercapai.

• Nota Keuangan Perubahan APBD Boltara 2025: PAD Naik, Transfer Terkoreksi, Belanja Disetel Ulang
• Dorong Literasi dan Kreativitas Serta Kecintaan pada Budaya Lokal, Pemda Bolmut Gelar Lomba Bertutur
• Wah! BPKPD Boltim Tahan Pencairan BLT DD Dodap Pantai, Kenapa?