Boltara — Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., menyampaikan 14 Ranperda Boltara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Senin, 15 Juni 2026. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Boltara.
Bupati Sirajudin hadir bersama Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP. Keduanya mengikuti rapat paripurna bersama pimpinan dan anggota DPRD Boltara.
Penyampaian 14 Ranperda Boltara menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi daerah. Selain itu, agenda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mengajukan sejumlah rancangan regulasi strategis. Ranperda tersebut mencakup sektor infrastruktur, pelayanan publik, investasi, olahraga, kesehatan, desa, industri, hingga pendapatan daerah.
14 Ranperda Boltara Bahas Sektor Strategis Daerah
Pemerintah Kabupaten Boltara menyampaikan Ranperda tentang Irigasi sebagai salah satu agenda pembahasan. Regulasi ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Aturan ini diharapkan memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan juga masuk dalam daftar pembahasan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah ingin memperkuat pembinaan olahraga di daerah.
Selanjutnya, Pemkab Boltara menyampaikan Ranperda tentang Penanaman Modal. Regulasi ini menjadi penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih tertata dan kompetitif.
Regulasi Pelayanan Publik dan Kesehatan Ikut Diajukan
Pemerintah daerah turut mengajukan Ranperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Aturan ini berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat.
Kemudian, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok juga masuk dalam agenda paripurna. Regulasi tersebut mendorong perlindungan kesehatan masyarakat di ruang publik.
Pemkab Boltara juga menyampaikan Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan aturan ini, pelayanan administrasi warga diharapkan semakin tertib dan mudah diakses.
Selain regulasi baru, pemerintah daerah mengajukan perubahan atas beberapa peraturan daerah. Perubahan tersebut menyasar aturan desa, ketertiban umum, serta pajak dan retribusi daerah.
Perubahan Perda Desa dan Pajak Masuk Agenda Paripurna
Salah satu perubahan yang diajukan yaitu Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021. Perda tersebut mengatur tata cara pemilihan Sangadi serentak.
Pemerintah daerah juga mengajukan Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2021. Aturan ini berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Selanjutnya, Pemkab Boltara menyampaikan Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini menjadi bagian dari penataan regulasi pemerintahan desa.
Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga masuk pembahasan. Selain itu, pemerintah mengajukan Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemkab Boltara Dorong Sinergi dengan DPRD
Bupati Sirajudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Boltara. Ia menilai rapat paripurna tersebut menjadi ruang penting bagi pembentukan regulasi daerah.
Menurut Bupati, sinergi eksekutif dan legislatif harus terus berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi itu terutama diperlukan dalam merumuskan peraturan daerah yang berpihak pada masyarakat.
Ia berharap kerja sama harmonis yang telah terbangun dapat terus dipertahankan. Bahkan, pemerintah daerah ingin meningkatkan kolaborasi tersebut demi memperkuat pembangunan Boltara.
Keharmonisan eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Dengan kerja bersama, pemerintah berharap kebijakan daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Pejabat Daerah Hadiri Rapat Paripurna
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Boltara. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga hadir atau mengutus perwakilan.
Hadir pula perwakilan Kejari Boltara, Polres Boltara, Pengadilan Agama, serta Kantor Pertanahan Boltara. Sekretaris Daerah Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, juga mengikuti agenda tersebut.
Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, dan para camat turut hadir. Selain itu, pimpinan perbankan serta undangan lainnya ikut menyaksikan penyampaian Ranperda.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan terhadap proses legislasi daerah. Karena itu, pembahasan 14 Ranperda Boltara diharapkan berjalan produktif dan berdampak bagi masyarakat.
- Inilah Agenda Utama Program Perda Bolmut 2024
- DPRD Boltim dan Pemkab Sepakati APBD 2026 Lewat Paripurna ke-30
