Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yang digelar KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat dipimpin Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.
Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama kepala daerah dan ketua DPRD. Tak hanya itu, para Sekda, inspektur daerah, dan kepala badan keuangan seluruh kabupaten/kota di Sulut juga ikut hadir.
Dalam kesempatan itu, Bupati Boltim memaparkan sejumlah permasalahan terkait potensi dan praktik korupsi di daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan pengadaan barang/jasa. Ia menilai lemahnya pengawasan internal, rendahnya kepatuhan regulasi, dan kurangnya transparansi menjadi pemicu utama.
“Kami memandang, pencegahan korupsi harus berjalan seiring dengan upaya sistematis. Pemerintah daerah membutuhkan asistensi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur,” ujar Oskar Manoppo.
Lebih lanjut, Bupati Oskar menegaskan perlunya membangun budaya integritas di setiap lini birokrasi.
“Integritas adalah benteng pertama dan terkuat dalam melawan korupsi. Tanpa integritas, aturan hanyalah formalitas, pengawasan menjadi lemah dan celah pelanggaran terbuka lebar. Integritas berarti berani jujur walaupun tidak ada yang mengawasi, memegang teguh amanah, dan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan KPK Johanis Tanak menegaskan peran kepala daerah sebagai teladan integritas. Ia mengajak seluruh peserta membangun budaya antikorupsi di pemerintahan masing-masing.
Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut berakhir dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK, para kepala daerah, dan ketua DPRD se-Sulawesi Utara. Hal itu sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan penegakan hukum berkelanjutan. (ril/aah)
- Rakor Antikorupsi di KPK: Sulut Satukan Langkah, Aset Boltara Jadi Sorotan
- KPU Buol Siapkan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 2024
- Haris Pratama Sumanta: Boltim Tunjukkan Komitmen Pemberantasan Korupsi, Raih Peringkat 9 MCP KPK Tahun 2023
