Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, turun tangan langsung memperjuangkan penetapan usulan 93 lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tahun 2025, agar aktivitas pertambangan rakyat berjalan legal, aman, dan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Oskar diterima oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, bersama pejabat teknis Ditjen Minerba. Ia memaparkan bahwa penetapan WPR menjadi kunci dalam penataan aktivitas pertambangan rakyat di Boltim agar berlangsung legal, aman, dan memberi manfaat ekonomi bagi warga.
“Ini sangat penting agar aktivitas pertambangan rakyat di Boltim dapat berlangsung secara legal dan aman. Selain itu, ini juga bagian dari upaya kita menata sektor ini agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan lingkungan,” ujar Oskar.
Sementara itu, Julian Ambassadur Shiddiq mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Boltim yang menyiapkan dokumen usulan WPR secara lengkap. Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi teknis dan administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltim dalam mengatur tata kelola pertambangan rakyat. Usulan ini akan kami telaah secara mendalam, termasuk koordinasi lintas sektor agar penetapan WPR berjalan sesuai prosedur,” kata Julian.
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel serta Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Boltim Hasirwan. (aah)
- Rangkul Investor, ESDM Siapkan Layanan Minerba Online Monitoring System
- Yusra Alhabsyi Dukung Perizinan WPR untuk Tingkatkan Ekonomi Bolmong
- Dua Anggota DPRD Boltim Blak-blakan Soal Usulan 93 Titik WPR, Medy Ungkap Hal Ini, Reevy Sebut Bisa Saja Tidak Disetujui Semua
