Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem kepegawaian yang profesional dan netral.
Hal ini terlihat dari kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Boltim, Oskar Manoppo SE, MM, bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku ke Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Manado, Kamis (24/04/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Boltim turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Moh. Ikhsan Pangalima serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rita Kamumu, dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, BKPSDM Boltim, Gusty Aditya, SH.
Kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting untuk melakukan konsultasi mendalam terkait berbagai proses kepegawaian di daerah, khususnya menyangkut pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta penegakan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi P3K di Kabupaten Boltim berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kunker ini selain sebagai ajang silaturahmi dengan pihak Kantor Regional XI BKN, juga untuk berkonsultasi soal kepegawaian, termasuk proses seleksi P3K,” ujar Oskar.
Oskar juga menyampaikan bahwa saat ini proses seleksi P3K akan segera berlangsung, sehingga koordinasi dengan BKN sangat penting dilakukan.
“Kami ingin memastikan bahwa rekrutmen P3K lebih selektif, profesional, dan sesuai regulasi. Ini penting agar hasilnya benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Boltim, Rita Kamumu, turut menyampaikan bahwa konsultasi tersebut juga membahas isu strategis lainnya, terutama terkait netralitas ASN, terlebih pada momentum politik tahun 2024 lalu.
“Jadi, selain soal perekrutan P3K yang jadwalnya sudah dipublish pada tanggal 5, 6 dan 7, itu adalah soal netralitas ASN. Dua poin itu sih yang dibahas,” jelas Rita saat dihubungi wartawan. (aah)
- Antisipasi Keterlambatan, BKPSDM Kabupaten Buol Targetkan Penyerahan 626 SK ASN P3K di Awal Mei
- Kemenkes Angkat 88.370 Honorer Tenaga Medis Jadi PPPK Tahun 2022
- Menuju Satu Juta Guru PNS: Mimpi Besar Kemendikbudristek di Ujung Tahun 2024
