Deretan Daerah “Tanpa Nilai” di Rapor LPPD 2023: Ada yang Kena Kasus Hukum, Ada yang Lalai Kirim Data

161 2 menit waktu baca

Kementerian Dalam Negeri merilis lampiran Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 yang memuat daftar daerah tanpa skor pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2023. Sebagian gagal dinilai karena kepala daerah tersangkut perkara hukum, sisanya mangkir mengirim data kinerja atau malas mereviu capaian urusan pemerintahan.

1. Daerah Kepalanya Tersandung Kasus Hukum

Tingkat Provinsi

No	Provinsi	Skor	Status
1	Bengkulu	–	Tidak Dinilai

Tingkat Kabupaten

No	Kabupaten	Skor	Status
1	Labuhanbatu	–	Tidak Dinilai
2	Bandung Barat	–	Tidak Dinilai
3	Sidoarjo	–	Tidak Dinilai
4	Bombana	–	Tidak Dinilai
5	Sorong	–	Tidak Dinilai

Tingkat Kota

No	Kota	Skor	Status
1	Tanjungpinang	–	Tidak Dinilai
2	Pekanbaru	–	Tidak Dinilai

Catatan: Ketika pucuk pimpinan masuk ranah hukum, Kemendagri langsung mencoret daerah dari penilaian kinerja—otomatis skornya nol besar.

2. Daerah Bandel: Tak Kirim Data atau Tak Reviu Kinerja

Kabupaten Tak Reviu Capaian

No	Kabupaten	Skor	Status
1	Pidie Jaya	–	Tidak Dinilai
2	Padang Lawas Utara	–	Tidak Dinilai
3	Tapanuli Tengah	–	Tidak Dinilai
4	Pelalawan	–	Tidak Dinilai
5	Nganjuk	–	Tidak Dinilai
6	Jeneponto	–	Tidak Dinilai
7	Banggai Laut	–	Tidak Dinilai
8	Mamasa	–	Tidak Dinilai

Kota Tak Reviu Capaian

No	Kota	Skor	Status
1	Ambon	–	Tidak Dinilai

Kabupaten Tak Kirim Data Sama Sekali

No	Kabupaten	Skor	Status
1	Sumba Barat Daya	–	Nihil
2	Pulau Taliabu	–	Nihil
3	Nduga	–	Nihil
4	Yalimo	–	Nihil
5	Dogiyai	–	Nihil
6	Nabire	–	Nihil
7	Puncak	–	Nihil

Fakta Menarik: Dalam kategori “lalai”, Kemendagri masih memberi ruang perbaikan. Jika dokumen lengkap dan reviu terpenuhi, skor tahun depan bisa terbit.

3. Berapa Total Daerah Tanpa Nilai?

1 provinsi
13 kabupaten (5 tersangkut hukum + 8 tak reviu + 7 tak kirim data; Labuhanbatu dihitung sekali)
3 kota

Total: 17 kabupaten/kota + 1 provinsi = 18 daerah gagal meraih poin LPPD 2023.

4. Konsekuensi “Kosong Nilai”

Dana Insentif Terancam – Tanpa skor, peluang meraih Dana Insentif Fiskal kian tipis.
Reputasi Ambruk – Kredibilitas daerah merosot di mata publik dan investor.
Pengawasan Ketat – Kemendagri berhak menurunkan tim evaluasi khusus hingga menyarankan sanksi administratif.

5. Jalan Keluar yang Disarankan Kemendagri

Tuntaskan Sengketa Hukum: Percepat proses agar roda pemerintahan normal.
Lengkapi Dokumen Kinerja: Gunakan sistem e-LPPD untuk upload data tepat waktu.
Perkuat Unit Reviu Internal: Pastikan setiap capaian urusan pemerintahan dianalisis sebelum deadline.

Redaksi 3 hari lalu