Didepan Tim Kemenko Polhukam RI, Pemkab Bolmut Sampaikan “Oleh-Oleh” Ini
Boroko, Waktu.news | Tim Kemenko Polhukam RI melakukan lawatan kerja ke bolaang mongondow utara selama dua hari dengan agenda rapat koordinasi pembahasan perbatasan wilayah negara dan meninjau Pulau Bongkil.
Tim kerja Kemenko Polhukam RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berjumlah sepuluh orang ini dipimpin oleh Brigjen TNI Suteikno Suleman, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan dan Siti Metrianda Akuan, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara.
Maksud lawatan kerja mereka ke bolmut Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan PPKT Pulau Bongkil serta memperoleh data dan fakta aktual tentang Sarana dan Prasarana yang ada sebagai data pendukung dalam perencanaan program kerja 2020-2024 dengan tujuan Sebagai bahan evaluasi untuk masukan dan pertimbangan pelaksanaan Pembangunan secara Terpadu wilayah Perbatasan di Pulau Terluar yang berkesinambungan, disamping untuk perumusan dan penyusunan kebijakan pengaturan pengelolaan kawasan perbatasan,” papar Suteikno Suleman.
Urgensi kegiatan ini, lanjut Brigjen TNI itu, untuk Updating data terhadap Pulau Bongkil di Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu PPKT tidak berpenduduk dan masuk dalam Program Prioritas Nasional. Hasil pemantauan lapangan akan dijadikan rekomendasi kepada K/L terkait sehingga pembangunan, pengelolaan dan penataan Pulau Bongkil dapat dilaksanakan secara terintegrasi baik untuk kepentingan Pertahanan Keamanan, lingkungan hidup maupun kesejahteraan masyarakat.
Dan yang paling penting kata Suteikno Suleman di akhir pemaparannya adalah, Bagaimana kebijakan pembangunan daerah pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Bongkil ?
Bupati Depri Pontoh dalam menerima Tim Kemenko Polhukam RI di Aula Kantor Bapelitbang, rabu (30/03/2022) menyampaikan kendala dan permasalahan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang infrastruktur di pulau bongkil dan Lokpri Pinogaluman yang diantaranya;
- Keterbatasan anggaran penanganan kawasan lokpri;
- Terdapat ancaman potensi bencana (abrasi pantai, abrasi sungai, banjir dan longsor);
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan;
- Infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai;
- Masih rendahnya akses aman dan layak terhadap air bersih dan sanitasi;
- Belum adanya sentra dan pusat perdagangan yang bersifat permanen;
- Masih rendahnya produktifitas pertanian;
- Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap dan budidaya; dan
- Adanya pemboman ikan di wilayah sekitar pulau bongkil.
Dan juga menyampaikan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang infrastruktur di pulau bongkil dan lokpri pinogaluman.
- Pembangunan tanggul penahan abrasi pantai;
- Normalisasi sungai di wilayah sungai andagile;
- Peningkatan jaringan irigasi buko;
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- Pembangunan pasar rakyat;
- Pembangunan pabrik es;
- Pembangunan tempat pelelangan ikan (tpi);
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;
- Pembangunan pos tni angkatan laut (posal) di pulau bongkil ;
- Pembangunan dermaga apung di pulau bongkil; dan
- Pembangunan tanggul penahan abrasi di pulau bongkil.
Diketahui Hasil Rakor bersama BNPP dan Pemkab Bolaang Mongondow Utara yang telah dilaksanakan sebelumnya
- Geografis Pulau Bongkil berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) memiliki potensi ancaman keamanan.
- Kedekatan letak geografis Pulau Bongkil ke wilayah Gorontalo masih menjadi salah satu penyebab perselisihan antara nelayan yang berada di Kabupaten Mongondouw Utara dengan masyarakat Gorontalo. Mengingat Pulau Bongkil menjadi salah satu tempat bagi nelayan untuk mencari ikan dan beristirahat di pulau Bongkil.
- Pengamanan PPKT Pulau Bongkil melalui penggelaran kekuatan TNI di pulau tersebut belum ada, hal tersebut sangat rawan terhadap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI serta dijadikan sebagai batu loncatan dalam kegiatan iIlegal dan penyelundupan narkoba menuju Kota Gorontalo maupun Kota Manado dan sekitarnya.
- Perlu memastikan kondisi lapangan Titik Dasar/Titik Referensi Pulau Bongkil terhadap ancaman abrasi laut.
- Pulau Bongkil merupakan salah satu PPKT Tidak berpenduduk prioritas nasional 2024 untuk dilakukan inventarisasi sarpras non alutsista, sehingga perlu adanya pengecekan atau pendataan lapangan sebagai acuan penetapan program kerja 2016 bagi K/L terkait antara lain Kemen PUPR, Kemen KP, Kemenhub, Kemenhan dan Mabes TNI, serta BPPD yang difaslitasi BNPP guna dilaksanakan pembangunan atau pengelolaan lebih lanjut terhadap pulau tersebut.
- Perlu di laksanakan updating data PPKT Pulau Bongkil untuk menintegrasikan kebijakan program dan kegiatan dalam fungsi pertahanan keamanan.
TIM KEMENKO POLHUKAM RI
- Brigjen TNI Suteikno Suleman, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
- Kolonel Laut (P) Totot Gumulyo, S.E., Kepala Bidang Wilayah Perbatasan.
- Kolonel Infanteri Sugeng Hartono, S.E., M.M., Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan
- Deni Daryatno, S.H., Analis Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan
- Aji Purnomo, A.Md., Staf Deputi Bidkoor Pertahanan Negara
TIM BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BNPP
- Siti Metrianda Akuan, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara.
- Esmi Indrasari, Fungsional Bidang Monev pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara
- Hendro Arianto, Fungsional Perencana Muda Bidang Kebijakan Program pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara
- Idi Maoliyadi, Staf pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara.
