DPRD Boltim Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA PPAS tahun 2021
Tutuyan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fuad Landjar, didampingi langsung oleh dua Wakil Ketua, Muhammad Jabir dan Medy Lensun dengan dihadiri separuh lebih dari jumlah anggota dewan yang ada.
Selain pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Sam Sachrul Mamonto bersama Wakil Bupati Oskar Manoppo serta para Kepala Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim juga hadir pada paripurna, Senin, (20/9/2021) sore tadi.
Paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap KUPA dan PPAS tahun 2021 yang sampaikan Samsudin Dama.
Dalam laporannya, bahwa hasil pembahasan KUPA dan PPAS kata Samsudin Dama, akan menjadi pedoman DPRD dan Pemda dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Yang akan disepakati menjadi dokumen penting dan strategis untuk menuntun kemana arah alokasi pendapatan belanja dan pembiayaan untuk tahun 2021,” kata Samsudin.
Lanjut dia, Banggar juga menekankan agar Pemda lebih memperhatikan penanganan dan pencegahan COVID-19 dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.
“Selain itu, dalam pemberian bantuan program jaring pengaman sosial, harus tepat sasaran sesuai data yang akurat pemerintah desa,” sambung Samsudin.
Ia juga memaparkan, setelah melalui pembahasan di tingkat Banggar. DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati proyeksi perubahan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun 2021.
“Untuk pendapatan, tadinya Rp 559 miliar, setelah perubahan menjadi Rp 548 miliar, jadi berkurang Rp 10 Miliar lebih,” sebut Sadam.
Sementara untuk belanja, sambung Samsudin, yang sebelumnya berjumalah Rp 567 Miliar, setelah mengalami perubahan menjadi Rp 556 miliar atau berkurang 10 miliar rupiah lebih.
“Sedangkan untuk pembiayaan, sebelum dan setelah perubahan, berada di angka 7,8 miliar rupiah,” sebutnya lagi.
Usai penyampaian laporan, acara rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS antara Ketua DPRD Fuad Landjar dan Bupati Sam Sachrul Mamonto disaksikan oleh Wakil Bupati Oskar Manoppo dan kedua Wakil Ketua DPRD, Muhammad Jabir dan Medy Lensun.
Diakhir rapat paripurna, DPRD meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati agar rancangan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2021. “Kiranya dapat segera disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan tepat waktu,” tutup Fuad Landjar. (aah/adve)
