Di tengah gemuruh politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT) memegang pucuk pimpinan untuk menangani laporan serius dari masyarakat. Ijazah palsu, tuduhan itu terarah kepada seorang Anggota Legislatif terpilih yang dikenal dengan singkatan MP.
Bertempat di markas besar Bawaslu Bolmut, rapat darurat digelar. Di balik meja, Ketua Bawaslu, Abdul Muin Wengkeng S.Hut, bersama rekan sejawatnya Feybe S Rugian SP, dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta kehadiran Sentra Gakkumdu Bolmut, menimbang serius setiap langkah yang akan diambil, Kamis (03/05/2024).
Abdul Muin Wengkeng menjelaskan dengan tegas bahwa semua pihak terkait akan dipanggil, termasuk saksi-saksi, sang terlapor, bahkan pihak dari dinas pendidikan yang menandatangani ijazah yang diragukan itu. “Mulai besok, kita akan memanggil semua pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, bahkan dari dinas pendidikan dan kepala dinas yang menandatangani ijazah tersebut,” ujarnya dengan mantap.
Menurutnya, satu-satunya instansi yang bisa memastikan keaslian sebuah ijazah adalah penerbitnya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bolmut. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran, diperlukan informasi dan data yang akurat dari instansi terkait.
“Dugaan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Terlapor MP masih memerlukan informasi dan keterangan yang lebih lengkap dari penerbit ijazah tersebut, apakah asli atau palsu,” terangnya.
Proses penelusuran akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah pertemuan ini, hasilnya akan menjadi rekomendasi penting bagi Bawaslu Bolmut yang akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan ini layak, maka Bawaslu akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut, termasuk monitoring dan supervisi,” tandas Abdul Muin, menutup pembicaraan.
- LAKI Boltim: Usut Tuntas Dugaan Pungli dan Jual Beli Ijazah di SKB
- Astaga! SMA N 1 Kotabunan Diduga Pungut Uang Komite 65 Ribu Rupiah Perbulan
