Waktu.news | Gelombang perubahan melanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penunjukan Presiden Joko Widodo terhadap Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Keputusan ini menjadi sorotan setelah Firli Bahuri tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Dalam suasana yang penuh antusiasme, penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 tanggal 24 November 2023 menciptakan babak baru dalam perjalanan KPK. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, menyampaikan keputusan tersebut secara resmi, menyatakan, “Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK.”
Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango diangkat menjadi pengganti Firli, menambahkan dimensi baru dalam kepemimpinan KPK. Keputusan ini bukan hanya berupa pergantian posisi, tetapi juga menyiratkan semangat baru untuk menjaga kebersihan dan integritas lembaga anti-korupsi.
Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa penandatanganan Keppres ini dilakukan oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, malam yang penuh makna, setelah kunjungan kerja ke Papua dan Kalimantan Barat. “Keppres ditandatangani oleh Presiden Jokowi Jumat malam, 24 November 2023, setibanya dari kunjungan kerja di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Keputusan ini juga menjadi sorotan setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian. Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat pada 12 Agustus 2023, yang kemudian mengalami perkembangan hingga mencapai tahap penyidikan pada 6 Oktober 2023. Sebanyak 91 saksi telah diperiksa oleh penyidik, memperlihatkan keseriusan penegakan hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.
Dengan Nawawi Pomolango di kursi pimpinan, KPK kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan citra dan menjaga independensinya. Semua mata tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Nawawi dalam memimpin lembaga ini, memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. (red)
- Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango: Ada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Baru
- Stranas Salah Satu Program Prioritas KPK Tahun 2022
