Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling menepis tudingan lamban dalam menangani jalan rusak di Sulut. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika karena mengikuti mekanisme penganggaran dan tahapan pemerintahan yang ketat. Polemik yang beredar di media sosial disebutnya kerap digoreng akun anonim, sehingga publik perlu memahami alur anggaran perubahan sebelum pekerjaan fisik berjalan.
Klarifikasi Gubernur: Jalan Rusak, Anggaran, dan Tahapan
Proses Anggaran Tidak Serta-Merta
“Pemerintah itu tidak seperti membalik tangan untuk membuat anggaran khusus… tidak serta-merta hari ini kita kunjungi, besok langsung kita bangun,” tegas Gubernur Yulius.
Advertisement
Tahapan wajib: perencanaan → penganggaran → pengesahan → lelang → pelaksanaan → pengawasan.
Kondisi Maret lalu: pemprov belum pegang kewenangan penuh karena menunggu pengesahan anggaran perubahan dari Kemendagri.
Update: Anggaran perubahan disebut baru disahkan lima hari lalu oleh Mendagri, sehingga eksekusi program mulai bergerak sesuai koridor.
Advertisement
Fakta Cepat
| Topik | Penjelasan Ringkas |
|---|---|
| Isu utama | Penanganan jalan rusak di beberapa wilayah Sulut |
| Sumber polemik | Komentar miring & akun anonim di media sosial |
| Kunci penjelasan | Perbaikan menunggu pengesahan anggaran perubahan |
| Prinsip kerja | Disiplin anggaran, transparansi, akuntabilitas |
| Status kini | Anggaran perubahan sudah disahkan, tahapan berjalan |
Disiplin Fiskal & Antikorupsi: Garis Kebijakan Pemprov
“Saya sebagai gubernur berdisiplin dalam penggunaan anggaran… Saya mau tangkap orang-orang yang korupsi. Saya tidak main-main.”
Disiplin anggaran dijalankan untuk mencegah pemborosan dan memperkuat akuntabilitas.
Transparansi jadi panduan publikasi program dan realisasi.
Akuntabilitas memastikan setiap rupiah tepat sasaran dan dapat diaudit.
Advertisement
Mengapa Perbaikan Jalan Tidak Bisa “Sekejap Selesai”?
Alur Teknis & Administratif
Perencanaan kebutuhan: identifikasi ruas prioritas, studi teknis.
Pengesahan anggaran: termasuk anggaran perubahan dari Kemendagri.
Proses pengadaan/lelang: memilih penyedia berkompeten dan taat aturan.
Pekerjaan fisik: situasional—cuaca, material, dan koordinasi lapangan.
Pengawasan: mutu, waktu, dan serah terima pekerjaan.
Respons terhadap Narasi di Media Sosial
“Kita harus memahami bahwa satu proses pemerintahan itu ada tahapannya… tahapannya ini kita lakukan,” ujar Yulius.
Advertisement
Gubernur meminta warga tidak mudah terprovokasi narasi menyesatkan.
Pemerintah daerah membuka ruang klarifikasi dan informasi resmi.
Edukasi publik penting untuk menghindari hoaks dan menjaga kondusifitas.
Poin-Poin Utama
Jalan rusak ditangani sesuai prioritas dan kesiapan anggaran.
Anggaran perubahan telah disahkan; program perbaikan bergulir.
Prinsip 3A: Akuntabel, Transparan, Disiplin.
Imbauan: saring informasi, rujuk kanal resmi pemprov.
FAQ
1) Kapan jalan rusak mulai diperbaiki?
Setelah anggaran perubahan disahkan, pekerjaan mengikuti tahapan: lelang, kontrak, lalu pelaksanaan. Jadwal tiap ruas berbeda sesuai prioritas dan kesiapan teknis.
2) Mengapa tidak langsung dikerjakan saat keluhan muncul?
Karena anggaran publik wajib melalui mekanisme—tidak boleh dikeluarkan tanpa payung hukum dan perencanaan, agar tepat sasaran dan tidak melanggar aturan.
3) Bagaimana pemprov memastikan tidak ada korupsi?
Dengan disiplin anggaran, audit internal/eksternal, dan keterbukaan informasi. Gubernur menegaskan zero tolerance terhadap praktik korupsi.
4) Ke mana warga melapor soal jalan rusak?
Gunakan kanal resmi pemprov/pemkab, dinas terkait, atau layanan pengaduan publik. Sertakan lokasi, dokumentasi, dan waktu kejadian agar cepat ditindak.
5) Bagaimana mengecek progres perbaikan?
Ikuti rilis resmi, papan informasi proyek, dan laporan berkala dinas pekerjaan umum. Pemerintah mendorong transparansi progres.
Penanganan jalan rusak di Sulut berjalan melalui tahapan anggaran yang sah, disiplin, dan transparan. Dukung percepatan dengan melapor lewat kanal resmi, memeriksa informasi valid, dan mengawal pelaksanaan di lapangan. Partisipasi publik akan mempercepat perbaikan dan meningkatkan kualitas hasil.
