Waktu.news – Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mengalami kemajuan setiap tahunnya.
Hal itu terlihat dari pencapaian Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boltim yang berhasil meraih peringkat 9 di Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Kabupaten Boltim, Haris Pratama Sumanta, mengatakan pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.
“Ini merupakan pencapaian yang patut kita apresiasi bersama. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN dan komitmen dari semua pihak, aparat penegak hukum, termasuk juga peran masyarakat,” kata Haris Pratama Sumanta kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).
Haris juga menyampaikan, nilai yang diperoleh Pemda Kabupaten Boltim merupakan pencapaian terbesar sejak KPK mulai menerapkan MCP sebagai alat ukur pencegahan korupsi.
Hal itu, kata dia, adalah bukti bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap delapan area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa sudah baik.
“Ini skor MCP tertinggi sepanjang sejarah Boltim sejak MCP ada. Tentunya, ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan kita sudah baik, mulai dari perencanaan dan penggaran, PBJ, hingga aset, dan itu berkat arahan dan evaluasi dari Pak Bupati,” urainya.
Haris menambahkan, Pemda Boltim akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Targetnya pada tahun 2024 adalah peringkat kelima.
“Target kami (Pemda) di tahun ini masuk di lima besar, Insyaallah,” tandasnya.
Diketahui, berdasarkan data yang diperoleh waktu.news, hasil evaluasi MCP KPK tahun 2023, Kabupaten Boltim berhasil memperoleh nilai 84,10 dan bertengger diperingkat 9 dari 15 kabupaten kota se Sulawesi Utara. Angka itu naik dibanding tahun sebelumnya yaitu 69,71.
Berikut adalah akumulasi nilai dari 7 area intervensi MCP KPK tahun 2023 terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
TOTAL CAPAIAN 84,10%
- PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD 100%
- PENGADAAN BARANG DAN JASA 80,96%
- PERIZINAN 69,88%
- PENGAWASAN APIP 80,58%
- MANAJEMEN ASN 72,52%
- OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 91,18%
- PENGELOLAAN BMD 92,70%
Itulah hasil dari Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi di kabupaten Boltim tahun 2023.
Sebagai informasi, Haris Pratama Sumanta adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkab Boltim. Haris baru saja ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah oleh Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, pada tanggal 4 Januari 2024 menggantikan M.R Alung, SE yang telah pensiun. (aah)
- Capaian Unggulan: Bolmut Raih Posisi Ke-6 dalam MCP KPK 2023
- Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango: Ada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Baru
