Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Ferry Tass, meminta pengurus DPC ASLINMAS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memprioritaskan pendataan dan peningkatan jumlah anggota melalui aplikasi. Ia juga meminta pengurus memastikan seluruh anggota terdaftar dan memperbarui data secara berkala.

Permintaan tersebut disampaikan Ferry saat melantik dan mengukuhkan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa dan DPC ASLINMAS Boltim periode 2026–2031 di Cafe Goba, Molunow, Kecamatan Mooat, Senin (19/10/2026) sore.

Ferry mengatakan, berdasarkan data per 19 Oktober 2026, jumlah anggota ASLINMAS yang tercatat dalam aplikasi di wilayah Sulawesi Utara sebanyak 1.207 orang. Namun, ia menyebut angka keanggotaan terbaru mencapai 1.807 orang, meningkat dari 800 orang yang sebelumnya disampaikan saat berada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

“Nah, kalau tadi di Mitra (Minahasa Tenggara) kami menyebutkan 800, sekarang sudah 1.807 orang. Angka ini menunjukkan bahwa pendataan dan pengembangan keanggotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, masih perlu kita dorong lebih kuat untuk mencapai angka yang maksimal,” ujar Ferry.

Ia meminta pengurus DPC ASLINMAS Boltim segera melakukan konsolidasi, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran anggota hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Ferry juga meminta pengurus menunjuk personel yang bertanggung jawab atas pendataan serta membantu anggota yang mengalami kendala pendaftaran. Menurutnya, pembaruan data secara berkala diperlukan agar perkembangan keanggotaan organisasi dapat terpantau dengan jelas.

“Perlu saya tegaskan bahwa perkembangan keanggotaan ini dipantau langsung oleh Kejaksaan secara berkelanjutan. Karena itu, saya berharap setiap minggu terdapat kemajuan yang dapat ditunjukkan melalui pertambahan anggota dan perbaikan kelengkapan data,” tegasnya.

Ferry kemudian mencontohkan capaian keanggotaan ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di Sulawesi Utara sebagai motivasi bagi ASLINMAS untuk terus berkembang.

Berdasarkan data per 19 Oktober 2026 yang disampaikannya, Sulawesi Utara menempati peringkat kedua nasional dengan jumlah keseluruhan keanggotaan sebanyak 32.354 orang. Sementara itu, Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara menempati peringkat pertama nasional dengan jumlah anggota 19.141 orang.

“Kalau ABPEDNAS kita nomor dua, kalau Srikandi Jaga Desa yang merupakan ras terkuat di muka bumi, nomor satu. Capaian tersebut menjadi motivasi agar ASLINMAS terus berkembang dan mampu meningkatkan posisi dalam peringkat keanggotaan nasional,” katanya.

Ia berharap pengurus ASLINMAS Boltim turut meningkatkan capaian keanggotaan melalui sasaran program kerja yang realistis dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Selain menyoroti pendataan anggota, Ferry mengingatkan pengurus organisasi agar menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boltim, jajaran pengurus ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan ASLINMAS, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, pengurus ABPEDNAS hadir sebagai bagian dari unsur organisasi yang mendukung kegiatan, sedangkan pelantikan dan pengukuhan ditujukan kepada pengurus DPC Srikandi Jaga Desa dan DPC ASLINMAS Boltim.

Menurut Ferry, setiap organisasi memiliki peran yang perlu diperkuat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa, kelurahan, dan unsur terkait. ABPEDNAS berperan memperkuat kapasitas dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, Srikandi Jaga Desa mendorong keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan ASLINMAS menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan dan kapasitas dalam mendukung perlindungan masyarakat.

Ferry juga mengingatkan pentingnya kesadaran hukum dalam pengelolaan organisasi. Ia menjelaskan, Kejaksaan Republik Indonesia melalui program Jaksa Jaga Desa dan Kelurahan terus mendorong pencegahan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

Karena itu, ia meminta pengurus memahami aturan, mengelola kegiatan secara terbuka, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan baik. Jika menghadapi persoalan hukum, pengurus diminta membangun komunikasi dan berkonsultasi melalui saluran yang tepat.

“Saya berharap pengurus kabupaten Boltim dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendongkrak capaian tersebut. Tetapkan sasaran program kerja yang realistis, lakukan pendekatan secara persuasif, dan jelaskan manfaat bergabung dalam organisasi,” tutup Ferry. (aah)