Waktu.news | Saat ini pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak perlu khawatir lagi atau malas bermitra dengan pemerintah karena menunggu pembayaran berbulan-bulan. kini ada kepastian pembayaran di muka dengan kartu kredit pemerintah, tak harus lagi menunggu Cash flow.
Kartu Kredit Pemerintah sebenarnya sudah menjawab, susah vendor dan makanan itu-itu saja di pemda, kenapa? karena di utang, UMK tidak bisa masuk, sehingga itu saya bersama kawan-kawan berdiskusi bagaimana dengan kartu kredit? ternyata ngak mudah, ada regulasi dan aturan a, b, c dan butuh inpres, dan kami dipanggil presiden dan menyampaikan itu dan ini bisa jalan,” jelas Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas.
Waktu jadi bupati begitu sulit untuk belanja UMK karena harus di utang oleh pemda, tapi dengan kartu kredit pemerintah, terobosan baru yang digagas ini akan mengakselarasi belanja UMK oleh pemerintah,” katanya.
“Kedepan sudah tidak bisa lagi pertanggungjawaban dengan materai basah yang kadang 10 di tulis 20, ini sudah di ipayment”.
Semua diprint out dari marketplace dan bisa jadi alat pertanggungjawaban dan untuk menuju ke situ tidak mudah, permendagri harus dirubah, begitu juga di kementrian keuangan dan alhamdulilah semua sudah berubah, tutur Azwar Anas.
Berita Terkait; 4 Sanksi Pemda Tidak Memenuhi 40 Persen Belanja UMK dan PDN, No 1, 2 Bahaya
Dengan e-katalog ini lanjut azwar anas, kedepan semua menjadi transparan, digitalisasi tujuan tapi aranhanya ke transparansi.
Pihaknya juga sudah memangkas syarat syarat masuk untuk UMK ke toko daring dan e-katalog, termasuk sni sni itu, jadi selama ini orang jual batu bata pake sni, jual bangku pake sni, jadi orang kecil ngak bisa masuk, yang masuk kontraktor besar, sudah kita pangkas semua, sehingga menjadi tempat bagi para pengusaha lokal untuk masuk di toko daring dan e-katalog.
“Sekarang kita kontrol, sistem pake sirup, presiden akan kontrol setiap minggu, setiap bulan dari belanja ini. sehingga struk belanja ini dilaporkan ke kita dan menjadi evalusi tapi initinya UMK yang dibina oleh daerah”.
Artikel Lainnya; Menyusuri Indahnya Kampung Torosiaje Pohuwato
Karena ini APBN dan APBD dikementrian keuangan ada aturan dasar, harus punya izin usaha, kalau sekarang di UUCK harus ada Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP, syaratnya itu. aturannya ada, uangnya ada, tinggal belanjakan saja,” tegasnya. (Rhp)
