Kotak Pandora Tambang Rakyat: Antara Emas Disita dan Emas Digadaikan

Sejak awal, saya termasuk yang bersikap kritis terhadap perhatian besar pemerintah pada sektor pertambangan. Sikap ini bukan berarti menolak pembangunan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa tambang tanpa tata kelola pertambangan yang disiplin dapat memicu kerusakan lingkungan yang serius.

Hutan dapat hilang. Sungai bisa tercemar. Tanah menjadi rusak. Ketika kerusakan terjadi, yang menanggung akibatnya bukan pejabat yang membuat kebijakan, melainkan masyarakat dan generasi mendatang.

Kini situasi sudah berubah. Pemerintah telah menetapkan 63 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulawesi Utara. Keputusan tersebut secara tidak langsung membuka apa yang bisa disebut sebagai Kotak Pandora Tambang Rakyat.

Pertanyaannya bukan lagi soal setuju atau menolak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah pemerintah siap menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut?

WPR Ada, Tapi IPR Belum Tuntas

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebenarnya hanya menentukan lokasi tambang. Status ini belum memberikan hak kepada masyarakat untuk menambang.

Hak menambang baru muncul melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tanpa IPR, aktivitas penambangan tetap dianggap tidak memiliki izin secara hukum.

Di sinilah Kotak Pandora Tambang Rakyat mulai memperlihatkan isinya.

Di lapangan, aktivitas tambang tetap berjalan. Masyarakat tetap menggali tanah dan batuan. Emas tambang rakyat tetap keluar dari perut bumi.

Bagi masyarakat kecil, persoalan ini tidak selalu berkaitan dengan regulasi. Bagi mereka, ini soal bertahan hidup hari ini.

Kontradiksi: Emas Disita dan Emas Digadaikan

Ketika emas hasil tambang rakyat beredar, muncul dua realitas yang berjalan bersamaan.

Di satu sisi, aparat penegak hukum melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan penyitaan terhadap emas yang diduga berasal dari tambang tanpa izin. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha menegakkan hukum.

Namun di sisi lain, emas yang sama juga dapat masuk ke sistem formal melalui lembaga keuangan negara seperti Pegadaian. Emas ditaksir, dihitung nilainya, lalu dijadikan jaminan untuk memperoleh dana.

Di titik ini muncul pertanyaan penting.

Jika emas tambang rakyat tanpa IPR dapat disita karena dianggap berasal dari aktivitas ilegal, bagaimana dengan emas yang sudah masuk ke sistem gadai negara?

Apakah asal-usulnya diverifikasi? Apakah legalitas tambang di hulunya diperiksa?

Kebijakan Setengah Jalan dalam Tata Kelola Tambang

Perlu dipahami bahwa Pegadaian bukan lembaga pengawasan pertambangan. Tugas mereka menilai kadar emas dan beratnya, bukan memeriksa izin tambang.

Namun ketika negara menyita emas di satu sisi, sementara di sisi lain emas yang sama dapat beredar dalam sistem keuangan resmi, maka muncul kebijakan setengah jalan.

Inilah inti dari Kotak Pandora Tambang Rakyat.

Masalah utama sebenarnya bukan pada masyarakat yang menggadaikan emas. Mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Masalahnya juga bukan sepenuhnya pada lembaga gadai yang menjalankan fungsi finansial.

Masalah terbesar ada pada legalitas tambang yang menggantung.

Risiko Besar Jika IPR Tidak Segera Diterbitkan

Jika pemerintah sudah menetapkan 63 WPR, maka langkah berikutnya harus jelas: percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Tanpa itu, masyarakat akan terus berada dalam wilayah abu-abu hukum.

Situasi ini berbahaya karena:

• menciptakan ketidakpastian hukum
• memicu konflik sosial
• membuka peluang eksploitasi oleh pihak bermodal
• memperbesar risiko kerusakan lingkungan

Lebih berbahaya lagi jika tambang rakyat yang seharusnya menjadi ruang ekonomi masyarakat justru dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki modal besar dan jaringan kuat.

Jika itu terjadi, penambang tradisional bisa tersingkir secara perlahan dari wilayah yang seharusnya menjadi ruang hidup mereka.

Solusi Struktural untuk Tambang Rakyat

Solusi jangka pendek seperti menggadaikan emas memang membantu masyarakat memperoleh likuiditas. Namun solusi tersebut tidak menyelesaikan akar masalah.

Yang dibutuhkan adalah kebijakan struktural yang jelas.

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan antara lain:

• mempercepat penerbitan IPR tambang rakyat
• membina koperasi tambang rakyat secara serius
• memperketat pengawasan lingkungan pertambangan
• membangun rantai distribusi emas yang legal dan transparan
• bekerja sama dengan offtaker nasional seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) agar emas rakyat masuk ke sistem resmi

Jika legalitas di hulu sudah jelas, maka persoalan di hilir tidak lagi menimbulkan pertanyaan.

Sebaliknya, jika hulu tetap kabur, maka kontradiksi akan terus terjadi.

Tambang Rakyat Menguji Ketegasan Negara

Ketika kebijakan pertambangan diumumkan tanpa kesiapan penuh, Kotak Pandora Tambang Rakyat otomatis terbuka.

Isi kotak itu kini mulai terlihat: konflik hukum, ketidakpastian izin, potensi kerusakan lingkungan, hingga ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak.

Pertanyaannya sederhana.

Apakah negara akan menutup kembali kotak itu dengan kebijakan yang tegas dan konsisten?

Atau justru membiarkannya terus terbuka hingga menimbulkan persoalan baru?

Emas memang bisa disita. Emas juga bisa digadaikan.

Namun kepercayaan publik, jika sudah hilang, jauh lebih sulit untuk dikembalikan.

Pada akhirnya, tambang rakyat bukan hanya soal ekonomi. Ia menjadi ujian bagi negara hukum, bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara, serta bagi masa depan kesejahteraan masyarakat penambang dan kelestarian lingkungan.

• Yusra Alhabsyi Dukung Perizinan WPR untuk Tingkatkan Ekonomi Bolmong
• Melangkah Bersama: BRI, Pegadaian, dan PNM Menyemai Makna Bagi Ultra Mikro dan UMKM Indonesia