Waktu.news | Untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dengan demikian, Bupati Depri Pontoh dan Wakilnya Amin Lasena Memimpin Kabupaten Bolmut, berhasil mempertahankan tradisi tersebut. Hal itu tentunya menjadi torehan prestasi tersendiri bagi Bupati dan Wakil yang jabatannya akan berakhir pada 25 September 2023 mendatang.
“Saya sangat apresiasi dan terim kasih kepada seluruh pimpinan OPD, Pak Sekda dan legislatif yang secara teknis membantu saya selaku Bupati sesuai dengan regulasi, hingga meraih prestasi opini WTP dari BPK RI,” kata Bupati usai menerima hasil Opini WTP BPK RI di Manado, Jumat (13/5/2022).
Meskipun meraih opini WTP kata Bupati dua periode itu, bukan berarti tidak ada masalah atas laporan keuangan Pemkab Bolmut. Pasalnya, ada beberapa catatan yang harus di tindaklanjuti untuk di perbaiki.
Depri juga berharap prestasi Opini WTP yang telah menjadi tradisi setiap tahun dapat di pertahankan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Bupati yang akan datang.
“Saya yakin Pj Bupati nanti memiliki semangat yang sama untuk terus mempertahankan opini WTP demi kemanfaatan rakyat Bolmut,” harapnya.
Terima kasih kepada semua pihak, termasuk BPK RI, atas arahan, kritik, dan masukan. Juga, dukungan DPRD selama ini,” kata Bupati Bolmut Depri Pontoh.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Bolmut, Franky Chendra juga sangat mengapresiasi hasil dari capaian ini namun, karena DPRD memilik tugas pokok dan fungsi kontrol, maka akan mempelajari catatan atau rekomendasi dari BPK RI.
“Catatan dan rekomendasi BKP akan kita pelajari, tindaklanjuti dan kita bahas bersama anggota DPRD,” tegasnya
Senada juga disampaikan Sekda Bolmut, Jusnan Mokoginta yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pihaknya sangat mengapresiasi prestasi tersebut dan terima kasih atas kerja keras seluruh elemen Pemkab Bolmut. Laporan Keuangan Bolmut 2021 adalah hasil kerja dari semua OPD yang ada.
“Dan pastinya, capaian ini bukan hasil akhir tapi yang paling penting bisa di pertahankan dan di tingkatkan kedepan,” harapnya.
Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sirajudin Lasena mengatakan, pemeriksaan atas LKPD mengacu pada kewajaran informasi atas keuangan daerah yang berpedoman pada standar keuangan negara yang mengharuskan mematuhi kode etik akuntani negera.
“Standar pemeriksaan keungan itu meliputi, pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan atas LHK, Pengujian itu di lakukan untuk menilai kewajaran penyajian saldo atau pun akun-akun, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi, efektivitas desain,” tandasnya.
“Selain itu juga untuk implementasi sistem pengendalian intern dan peraturan terhadap perundang undangan,” kata dia.
Beberapa bulan lalu urai sirajudin, pemda telah menyerahkan LK kepada BPK untuk diaudit yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan CALK.
Selanjutnya BPK dengan serangkaian program auditnya melakukan prosedur-prosedur audit dan melakukan pengujian secara subtantif terhadap setiap akun laporan keuangan yang telah di sampaikan. Sebagai entitas akuntansi pemda telah menyajikan LK sesuai dengan SAP, dan LK tersebut telah di lakukan prosedur review oleh tim APIP sehingga saya menyakini bahwa LK ini telah bebas dari salah saji materil serta semua kejadian yang terjadi selama tahun anggaran berkenan telah di ungkapkan secara penuh, bebernya.
Lanjutnya, sedangkan Opini WTP Auditor terhadap LK tahun 2021 ini merupakan sebuah pernyataan pendapat secara professional yang di keluarkan oleh auditor yang telah melakukan serangkaian prosedur audit terhadap setiap akun dalam LK, opini WTP bagi saya merupakan sebuah kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap setiap pelaksanaan sumber daya yang di percayakan public kepada pemerintah.
Jadi kata sirajudin, WTP itu standar minimal. Semoga kedepannya opini lebih di sinergiskonstruktifkan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat bolmut, yaa… namanya saja kan upaya,” kunci mantan alumni gudeg itu. (rhp)
