Mahasiswa Kampus Merdeka Jadi Pahlawan dalam Penyusunan RTRW / RDTR Bolmut
Boroko, (03/11/2320) Waktu.news | Tahukah Anda bahwa di Bolang Mongondow Utara, sebuah kolaborasi luar biasa telah berlangsung selama hampir setahun antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN)? Program Kampus Merdeka telah menjadi pilar penting dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sebagai mentor Kampus Merdeka, pihak kami telah meminta dukungan dari Kemendikti dan Kemen ATR/BPN, mengingat keterbatasan anggaran dan tenaga teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan RDTR. Dokumen ini sangat teknis dan spesifik, sehingga bantuan sangat diperlukan, Ungkap Kepala Bidang Tata Ruang PUTR, Surya Ningrat Datunsolang.
Alhamdulillah, Kementerian pun melihat urgensi RDTR di Bolmut dan telah memberikan mahasiswa magang dari berbagai universitas di Indonesia. Saat ini, sudah ada lima angkatan mahasiswa yang terlibat dalam proyek ini, datang dari Bandung, Aceh, Unhas, Tadulako, Unsrat, hingga Kalimantan. Kami sangat bersyukur atas bantuan Kementerian yang telah memungkinkan kami menjalankan proyek ini.
Apa yang mahasiswa lakukan? Mereka telah mengambil tanggung jawab dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan RDTR. Salah satu pencapaian penting adalah dalam mengatasi ketiadaan dokumen bencana. Analisis bencana merupakan bagian kunci dalam RDTR, dan mahasiswa telah berhasil melaksanakannya dengan kualitas yang diakui oleh Kementerian, jelas mantan mahasiswsa UNSW Jurusan Governance and Public Policy itu.
Selain itu kata Surya, keuntungan besar lainnya adalah efisiensi anggaran. Jika harus menggunakan tenaga ahli, biayanya akan mencapai angka yang signifikan. Tetapi, berkat dukungan dari Kementerian, mahasiswa Kampus Merdeka dibayar oleh Kemendikti dan Kemen ATR/BPN. Ini menciptakan efisiensi yang signifikan dalam anggaran yang diperlukan.
“Nol rupiah dalam penyelesaian penyusunan RT/RW dan RDTR selama 1 tahun terakhir ini, bisa di kata nol apbd,” ungkapnya.
Jadi, dalam satu tahun terakhir, penyelesaian penyusunan RT/RW dan RDTR telah dilakukan tanpa memakan anggaran APBD. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi.
Ahli perencanaan wilayah dan pemetaan, yang dulu memiliki peran besar, sekarang peran mereka sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh selesainya tugas besar dalam analisis yang harus diselesaikan. Sekarang, mahasiswa yang datang hanya perlu melakukan koreksi.
Apa yang telah mereka capai? Buku Fakta Analisis adalah salah satu contohnya. Buku ini sangat besar dan berat karena berisi sekitar 20 analisis, masing-masing membutuhkan ratusan lembar. Alhamdulillah, semuanya telah selesai.
Harus diingat bahwa RDTR terdiri dari enam buku, termasuk Buku Rencana yang akan menjadi Ranperkada, serta Naskah Akademik Ranperkada, Album Peta yang mencakup lebih dari 76 peta, dan terakhir Geodatabase. Setiap item ini harus diajukan satu per satu ke Kementerian,” urai Olsoe.
Mahasiswa dari angkatan pertama telah menyelesaikan 76 peta, basis data, dan Buku Fakta Analisis. Saat ini, mahasiswa yang terlibat memiliki tugas untuk menyelesaikan Ranperkada dan buku rencananya. Setelah selesai, tanggung jawab kami akan diserahkan kepada bagian hukum dan lingkungan hidup untuk pembuatan naskah akademik di Kementerian Hukum dan HAM serta di lingkungan hidup,” Tutup mantan Alumni UNSW Sydney Australia itu. (rhp)
Berita Terkait:
