Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Medy Lensun, menkritik ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026). selain itu, Ia juga menyoroti turunnya indeks ketahanan pangan yang tidak dapat dijelaskan secara jelas oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Medy menilai kehadiran pejabat pengambil kebijakan dalam pembahasan penting agar seluruh masukan DPRD tidak berhenti di tingkat teknis.
“A… ini hari ke empat pembahasan kita, terimakasih Pak Sekda boleh hadir. Yang idealnya Pak Sekda itu harus hadir dari saat pembahasan awal ya, karena di tiga hari pertama kita sudah banyak sekali berbicara,” ujar Medy.
Medy mengungkapkan bahwa selama tiga hari, DPRD telah menyampaikan berbagai catatan dan koreksi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Setiap sesi saya berbicara hampir total satu jam. Banyak koreksi hasil evaluasi dan juga banyak masukan, masukan strategis guna perubahan perbaikan atas kinerja pemerintah daerah di tahun 2025,” katanya.
Namun, menurut Medy, jika yang mengikuti pembahasan bukan pengambil kebijakan, maka informasi tindak lanjut di tingkat pimpinan tidak akan utuh.
“Kemarin kami sampaikan begini, begitu banyak masukan dari DPRD, tetapi kalau yang mendengarkan adalah bukan pengambilan kebijakan, maka otomatis dalam menindaklanjuti itu tidak akan maksimal” tegasnya.
Medy bahkan mengilustrasikan adanya potensi distorsi dalam proses penyampaian informasi dari bawah ke pimpinan.
“Yang mendengar itu paling 60-70 persen yang masuk ke otak dia (OPD). Dia sampaikan ke pimpinan berkurang lagi 40-50 persen. Yang di terima oleh pimpinan tinggal 10 atau 20 persen,” ungkapnya.
“Tetapi ketika Pak Sekda sebagai ketua tim penyusun LKPJ dan ketua tim anggaran pemerintah daerah juga turut serta dalam pembahasan, maka saya kira apa yang menjadi masukan dari DPRD bisa diterima secara maksimal,” sambungannya.
Di sisi lain, Medy menegaskan DPRD juga menelaah dokumen LKPJ yang cukup tebal dan menemukan sejumlah indikator yang tidak bergerak searah dengan target, termasuk ketahanan pangan.
“Kami telah menelaah dokumen LKPJ dan kami mendapati begitu banyak program yang melenceng dari visi misi kepala daerah. Banyak indikator-indikator yang naik namun ada juga yang turun. Yang turun misalnya indeks ketahanan pangan, turunya signifikan, drastis sekali itu,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD telah meminta penjelasan, namun OPD terkait tak bisa menguraikan penyebab penurunan tersebut secara rinci.
“Nah kami memanggil kepala-kepala OPD tolong jelaskan apa penyebabnya itu, Pak Kadis tidak bisa menjelaskan. Jawaban normatifnya adalah yang bertanggungjawab dalam penilaian ini adalah BPS dari pusat,” kata Medy.
Menurut Medy, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Harus ada yang bisa dan mampu menjelaskan karena ini sangat krusial bagi masyarakat, bagi desa kita. Visi misi bupati soal kesejahteraan, tapi kok faktanya ketahanan pangan turun,” tegasnya. (aah)
- Dua Anggota DPRD Boltim Soroti Ketidakhadiran Bupati Sam Sachrul Mamonto Dalam Rapat Paripurna, Singgung Soal Keharmonisan
- Pj Kades Atoga Timur Djohar Redjeb Satu Bulan Tak Masuk Kantor, Loh! Benarkah?
- Ketua DPC PDIP Boltim Medy Lensun Temui Sam Sachrul Mamonto, Bahas Apa?
