Sidang Paripurna DPRD pada Senin, 25 Agustus 2025 (16.00 WITA) di Ruang Sidang DPRD menjadi momentum penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025. Agenda ini menegaskan komitmen tata kelola sesuai PP No.12/2019 dan Permendagri No.15/2024, serta menindaklanjuti persetujuan bersama KUA-PPAS Perubahan (5 Agustus 2025). Intinya, Perubahan APBD Boltara 2025 mengatur ulang target pendapatan, struktur belanja, dan pembiayaan agar tetap berimbang.
Ringkasan Makro Angka Utama
- Pendapatan: dari Rp631.268.612.148 → Rp605.735.025.951 (turun Rp25.533.586.197).
- Belanja: dari Rp648.482.726.200 → Rp628.033.587.887,31 (turun Rp20.449.138.312,69).
- Pembiayaan: disesuaikan menjadi Rp22.298.561.936,31 (hasil audit BPK atas LKPD 2024) sehingga anggaran berimbang pada Perubahan APBD Bolaang Mongondow Utara 2025.
Pendapatan: PAD Naik, Transfer Terkoreksi
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Naik
-
Total PAD: dari Rp13.998.550.000 → Rp26.488.867.096 (+Rp12.490.317.096).
-
Rincian:
- Pajak Daerah: Rp9.003.050.000 (tetap).
- Retribusi Daerah: Rp1.425.500.000 → Rp13.825.500.000 (+Rp12.400.000.000).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Dipisahkan: Rp800.000.000 → Rp890.317.096 (+Rp90.317.096).
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp2.770.000.000 (tetap).
Catatan: lonjakan retribusi merupakan penyesuaian rekomendasi BPK (pengalihan “lain-lain pendapatan yang sah” ke pos PAD).
2) Pendapatan Transfer – Turun
-
Total Transfer: Rp600.520.470.549 → Rp573.646.984.434 (–Rp26.873.486.115).
-
Rincian:
- Transfer Pemerintah Pusat: Rp584.588.921.000 → Rp552.225.221.000 (–Rp32.363.700.000), penyesuaian KMK No.29/2025 (DAU SG Pekerjaan Umum & DAK bidang jalan).
- Transfer Antar Daerah: Rp15.931.549.549 → Rp21.421.783.434 (+Rp5.490.213.885), penyesuaian hutang bagi hasil Provinsi Sulut untuk infrastruktur, pariwisata, dan sarana olahraga.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Turun
-
Rp16.749.591.599 → Rp5.599.174.421 (–Rp11.150.417.178).
Belanja Daerah: Rasionalisasi Operasi & Peralihan ke Prioritas
1) Belanja Operasi – Turun
-
Rp464.725.240.506 → Rp457.789.510.150,31 (–Rp6.935.730.355,69).
-
Rincian:
- Belanja Pegawai: Rp296.422.089.894 → Rp286.689.805.046,31 (–Rp9.732.284.847,69).
- Barang & Jasa: Rp153.201.007.988 → Rp154.807.048.480 (+Rp1.606.040.492).
- Subsidi: Rp60.000.000 (tetap).
- Hibah: Rp13.949.477.824 → Rp13.474.477.824 (–Rp475.000.000).
- Bansos: Rp1.092.664.800 → Rp2.758.178.800 (+Rp1.665.514.000).
2) Belanja Modal – Turun
-
Rp62.152.469.707 → Rp48.639.061.750 (–Rp13.513.407.957).
-
Rincian:
- Peralatan & Mesin: Rp13.594.994.526 → Rp15.681.351.425 (+Rp2.086.356.899).
- Gedung & Bangunan: Rp12.567.907.127 → Rp17.650.778.363 (+Rp5.082.871.236).
- Jalan, Jaringan & Irigasi: Rp34.895.322.454 → Rp14.712.686.362 (–Rp20.182.636.092).
- Aset Tetap Lainnya: Rp919.245.600 → Rp419.245.600 (–Rp500.000.000).
- Aset Lainnya: Rp175.000.000 (tetap).
3) Belanja Tidak Terduga & Belanja Transfer
-
BTT: Rp2.009.681.487 (tetap).
-
Belanja Transfer: Rp119.595.334.500 (tetap):
- Bagi Hasil: Rp988.425.000 (tetap).
- Bantuan Keuangan: Rp118.606.909.500 (tetap).
Pembiayaan: Berimbang Sesuai Audit BPK
-
Pembiayaan 2025 disesuaikan dari Rp17.214.114.052 menjadi Rp22.298.561.936,31 (hasil audit BPK atas LKPD 2024), memastikan Perubahan APBD Boltara 2025 tetap berimbang antara pendapatan dan belanja.
Pernyataan & Arah Kebijakan
Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa Perubahan APBD Boltara 2025 bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi penajaman prioritas agar belanja lebih efektif, responsif, dan berdampak nyata pada layanan publik, infrastruktur prioritas, pariwisata, serta pengembangan olahraga.
Mengapa Perubahan Ini Penting?
- Kepatuhan regulasi (PP 12/2019, Permendagri 15/2024).
- Keseimbangan fiskal pascapenyesuaian pusat–daerah.
- Optimalisasi PAD lewat retribusi dan penataan pos pendapatan.
- Fokus output: layanan dasar, infrastruktur, dan daya saing daerah.
- Kunjungan Pj. Bupati Bolmut ke Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kemenkeu: Berbagai Isu dan Kesimpulan yang Muncul
- Jalan Menuju Efisiensi: Revolusi Keuangan Daerah Kabupaten Bolmut Tahun 2023-2024
- 7 Triliun DID Siap Dicairkan Ke 125 Daerah, DJPK: Tidak Boleh Untuk TPG dan Perjadin