Ombudsman Dorong Pemerintah Terbitkan Regulasi Kepastian Pengangkatan CASN 2024
Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi yang menjamin kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran (TA) 2024. Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pentingnya langkah ini untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan CASN yang tengah menjadi perbincangan hangat.
Menurut Robert Na Endi Jaweng, Anggota Ombudsman, penerbitan regulasi ini sangat penting agar publik mendapatkan kepastian terkait status para CASN yang sudah lulus seleksi. “Pemerintah harus memberi kepastian bahwa CASN yang lulus akan segera diangkat. Batas waktu pengangkatan CPNS adalah Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2025,” kata Robert saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
CASN sebagai Motor Penggerak Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pengangkatan CASN tak hanya soal formasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik. CASN merupakan motor penting dalam menjalankan birokrasi, termasuk dalam sektor-sektor vital seperti kesehatan. Jika pengangkatan terus tertunda, maka bisa berisiko mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Bayangkan saja jika ribuan tenaga kesehatan yang lulus seleksi masih belum diangkat. Layanan kesehatan di daerah bisa terganggu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keberlanjutan pelayanan yang vital bagi publik,” ujar Robert, menekankan urgensi masalah ini.
Ombudsman Terima Pengaduan dari Peserta Seleksi CASN
Seiring dengan berlarutnya penundaan pengangkatan CASN 2024, Ombudsman telah menerima banyak pengaduan dari peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus. Namun, Ombudsman menyarankan agar para peserta mengajukan laporan langsung ke instansi terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Untuk saat ini, Ombudsman memberikan pernyataan yang akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Kami terus memantau proses ini,” jelas Robert.
Pengukuran Dampak Penundaan CASN Terhadap Publik
Ombudsman juga menyarankan agar Pemerintah melakukan pengukuran terhadap kerugian yang timbul akibat penundaan pengangkatan CASN. Tidak hanya berdampak pada kualitas layanan publik, penundaan ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam administrasi kepegawaian yang bisa menciptakan malaadministrasi.
Solusi untuk Penundaan Pengangkatan CASN: Pendekatan Solutif yang Dibutuhkan
Robert mengungkapkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah solutif untuk mengatasi penundaan yang telah berlangsung terlalu lama. Opsi seperti pemberian kompensasi atau solusi pengangkatan secara bertahap bisa menjadi jalan keluar agar tidak menambah beban ekonomi para CASN yang menunggu.
“Pemerintah harus mempertimbangkan upaya ganti rugi atau pendekatan khusus untuk membantu CASN yang terjebak dalam ketidakpastian ini. Kami berharap ada solusi yang adil dan cepat,” imbuhnya.
Pentingnya Transparansi dalam Pengangkatan CASN 2024
Selain itu, Ombudsman menegaskan pentingnya transparansi dari Pemerintah terkait alasan penundaan pengangkatan CASN 2024. Menurut Robert, dengan adanya informasi yang jelas, para CASN dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini tanpa terjebak dalam ketidakpastian yang bisa berdampak negatif pada ekonomi mereka.
Pengangkatan Bertahap untuk Instansi yang Sudah Siap
Sebagai alternatif solusi, Ombudsman menyarankan agar pengangkatan CASN dilakukan secara bertahap, dimulai dari instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. Tercatat, sebanyak 395 instansi dari 602 instansi sudah siap untuk melaksanakan pengangkatan tanpa harus menunggu pengangkatan serentak.
“Instansi yang sudah siap harus segera melaksanakan pengangkatan. Tidak perlu menunggu instansi lainnya yang masih dalam proses,” tegas Robert.
Penyelesaian Perbedaan Tafsir antara Pemerintah dan DPR
Ombudsman juga berharap agar perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR, khususnya Komisi II, dapat segera diselesaikan. Robert menilai bahwa penting untuk mencari titik temu agar kesepakatan final bisa tercapai dan mempercepat pengangkatan CASN.
Laporkan Malaadministrasi ke Ombudsman untuk Akses Keadilan
Sebagai langkah terakhir, Ombudsman mengajak masyarakat untuk menggunakan jalur resmi Ombudsman untuk melaporkan berbagai bentuk malaadministrasi dalam proses pengangkatan CASN. Pengaduan bisa disampaikan melalui kantor pusat dan perwakilan Ombudsman di seluruh provinsi, sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan administrasi.
- Ombudsman Temukan Maladministrasi Data E-Rdkk dan Penebusan Pupuk Subsidi
- 504 Kebutuhan CASN 2023 Diumumkan oleh BKPP Bolmut: Siap-Siap Jadi Bagian dari Tim Hebat!
- Inovatifnya Rekrutmen CASN 2023: Langkahmu Menuju Masa Depan Penuh Tantangan!
