OpenAI kini menguji aturan baru dalam pemilihan, dan uji coba tersebut sudah dimulai.
23 Januari (waktu) | Baru-baru ini, OpenAI menghapus chatbot yang sedang mencoba menggairahkan minat terhadap kandidat demokrat yang dianggap kurang mungkin menang.
Meskipun pemilihan 2024 masih beberapa bulan lagi, dan hanya beberapa hari setelah nama besar di dunia kecerdasan buatan berjanji untuk membantu menjaga proses demokrasi yang adil, para pengembang sedang mencoba mewujudkan janji-janji tersebut.
Pada tanggal 20 Januari, seperti dilaporkan oleh Washington Post, OpenAI melarang tim yang berada di balik Dean.Bot, sebuah chatbot yang ditenagai oleh ChatGPT dan dirancang untuk membangkitkan minat terhadap kandidat demokrat yang dianggap memiliki peluang kecil, yaitu Rep. Dean Phillips dari New Hampshire. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa pembatasan kebijakan penggunaan perusahaan tidak diikuti, dengan menulis kepada Washington Post: “Setiap orang yang menggunakan alat-alat kami harus mengikuti kebijakan penggunaan kami. Kami baru-baru ini menghapus akun pengembang yang dengan sengaja melanggar kebijakan penggunaan API kami, yang melarang kampanye politik atau menyamar sebagai individu tanpa izin.”
Chatbot tersebut, yang dihapus hanya beberapa saat setelah artikel tentang peluncurannya diterbitkan, namun tidak sebelum para pengembang mencoba mempertahankannya dengan menggunakan API lain, dibuat oleh Delphi, sebuah startup kecerdasan buatan yang dikejar oleh Super PAC yang cukup baru bernama We Deserve Better. Super PAC ini didirikan oleh dua pengusaha Silicon Valley, Matt Krisiloff dan Jed Somer.
Melalui chatbot ini, pemilih potensial dapat “berbicara” dengan Phillips dan mendengarkan pesan kampanyenya. Pertukaran awal dimulai dengan disclaimer di layar yang menyatakan bahwa bot tersebut bukanlah asli dan merupakan bagian dari We Deserve Better. Situs web sekarang memberi tahu pengunjung dengan pesan “Sedang tidak beroperasi: Maaf, DeanBot sedang melakukan kampanye sekarang!”
Penghapusan chatbot ini menjadi salah satu insiden penghentian publik pertama sejak OpenAI merilis komitmen baru untuk musim pemilihan, menunjukkan upaya keras untuk mengendalikan informasi kampanye segera setelah diumumkan.
Pada tanggal 16 Januari, perusahaan tersebut merinci rencananya untuk mengatasi peran kecerdasan buatan dalam pemilihan presiden tahun ini. Beberapa menyebutnya sebagai titik kilat politik dan teknologi dalam pertarungan melawan disinformasi kecerdasan buatan. OpenAI mengumumkan kebijakan penggunaan baru dan komitmennya untuk mendukung integritas pemilihan, termasuk:
- Lebih banyak keterbukaan tentang asal-usul gambar dan alat yang digunakan untuk membuatnya, termasuk penggunaan DALL-E.
- Pembaruan sumber berita ChatGPT dan penambahan atribusi serta tautan dalam respons.
- Kemitraan dengan National Association of Secretaries of State (NASS) untuk menyematkan informasi pemilihan yang akurat dalam beberapa pertanyaan prosedural.
OpenAI sebelumnya telah menerapkan kebijakan yang melarang pengembang membangun aplikasi untuk kampanye politik dan pengarahan, serta membuat chatbot yang menyamar sebagai orang nyata, termasuk kandidat atau entitas pemerintah. Perusahaan ini juga melarang aplikasi yang “mencegah orang berpartisipasi dalam proses demokratis,” seperti informasi pemilihan yang tidak akurat atau mengenai kelayakan.
Pemilihan yang akan datang semakin meningkatkan kekhawatiran tentang peran teknologi dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi kelompok pemilih. Kecerdasan buatan muncul sebagai area yang ambigu dalam pedoman banyak perusahaan media sosial. Banyak penjaga dan advokat, serta FCC, khawatir tentang potensi kloning suara AI, sementara yang lain masih memperingatkan bahaya deepfake yang semakin efektif.
Pada bulan Desember, dua organisasi nirlaba menerbitkan laporan yang mendokumentasikan bahwa chatbot kecerdasan buatan Microsoft, Copilot, gagal memberikan informasi pemilihan yang akurat dan malah menyebarkan disinformasi.
Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan memilih untuk membuat kebijakan yang lebih ketat untuk kampanye politik, seperti yang diumumkan oleh Google dan Meta tahun lalu. Namun, penghapusan konten secara total dan dampak konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan pada konsumen yang sudah rentan dalam literasi media yang semakin buruk masih menjadi titik perdebatan. (red)
