Boroko, 30 November 2024 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 yang diumumkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bolmut mencatat skor 97,10 dengan kategori AA (Istimewa).
Capaian ini merupakan wujud nyata dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Reformasi hukum yang efektif, efisien, terukur, dan konsisten menjadi salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Apa Itu Indeks Reformasi Hukum?
Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat reformasi hukum di suatu daerah. Penilaian IRH melibatkan empat variabel utama:
- Koordinasi dalam harmonisasi regulasi.
- Kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sebagai legal drafter.
- Kualitas reviu peraturan perundang-undangan untuk mendukung re-regulasi atau deregulasi.
- Penataan database peraturan perundang-undangan.
Dalam prosesnya, IRH memetakan regulasi, melakukan deregulasi, serta memperkuat sistem hukum dan regulasi daerah.
Hasil IRH 2024 Bolmut: Lompatan Besar untuk Reformasi Hukum
Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum RI Nomor PPH-OT.03.03-509 yang diterbitkan pada 11 November 2024, Kabupaten Bolmut memperoleh hasil yang luar biasa. Dengan skor 97,10, Pemkab Bolmut dinilai berhasil menjalankan reformasi hukum yang terukur dan berkelanjutan.
Apresiasi dari Kementerian Hukum RI
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan atas dedikasi Pemkab Bolmut dalam menjalankan reformasi birokrasi di bidang hukum. Apresiasi ini ditujukan tidak hanya kepada kepala daerah, tetapi juga kepada seluruh jajaran pemerintah yang terlibat aktif dalam peningkatan kualitas regulasi daerah.
Kunci Sukses Reformasi Hukum Bolmut
Keberhasilan ini tidak lepas dari:
- Konsistensi pemerintah daerah dalam harmonisasi regulasi.
- Peningkatan kompetensi ASN, khususnya dalam perancangan peraturan perundang-undangan.
- Reviu regulasi yang mendukung deregulasi dan efisiensi aturan.
- Modernisasi sistem pendataan hukum daerah.
Dengan capaian ini, Bolmut diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan reformasi birokrasi yang terintegrasi dan berdampak luas.
- Pengusulan Zona Integritas WBK dan WBBM Dibuka, Menteri Anas Serukan Partisipasi Aktif Kementerian dan Lembaga
- Milton Hasibuan Dorong Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Gorontalo
